.webp)
Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani hanya memiliki waktu sekitar 60 hari efektif dalam memimpin Kota Surabaya. Untuk itu, ia telah menyiapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan.
"Pertama, memastikan kegiatan pariwisata dan seremonial dilaksanakan dengan baik, tujuannya menjaga stabilitas UMKM dan geliat ekonomi di Kota Surabaya tetap aman, khususnya pada masa kampanye," kata Novi, Sabtu (28/9/2024).
Selanjutnya, ia akan melakukan pengawasan terhadap beberapa proyek infrastruktur yang masih berjalan. Seperti pembangunan tunnel Joyoboyo-Kebun Binatang Surabaya (KBS) hingga pembangunan RSUD di Surabaya Timur agar selesai dalam waktu yang sudah ditentukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketiga, saya akan menyapa 31 kecamatan. Tujuannya, untuk memastikan tuntasnya perekaman pemilih pemula, mengoptimalkan jemput bola adminduk kaum rentan dan disabilitas, juga berkoordinasi terkait kesiapan jelang Pilkada dan memastikan pelayanan rutin tetap berjalan dengan baik," jelas Novi.
Dengan waktu yang cukup terbatas ini, Novi juga akan memastikan realisasi pendapatan dan belanja anggaran daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Ia telah meminta para asisten agar mengawal percepatan realisasi tersebut.
Novi pun akan berupaya melakukan inventarisasi berbagai hambatan yang dialami oleh program-program prioritas di Surabaya untuk memastikan agar semua program berjalan dengan baik hingga akhir periode kepemimpinannya.
"Selain itu, juga akan dilakukan rekap penghargaan instansi. Sebab penghargaan untuk Kota Surabaya ini harus dikawal sebagai bentuk apresiasi kepada warga," tuturnya.
Tak lupa, karena wilayah Surabaya juga akan segera memasuki pergantian dari musim kemarau ke penghujan, maka Novi juga akan melakukan mitigasi bencana pada wilayah rawan genangan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
Terakhir, ia juga ingin bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kota Surabaya.
"Termasuk mengagendakan pertemuan dengan DPRD Kota Surabaya, Forkopimda Surabaya, BUMD hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya sebagai bentuk sinergitas dalam melaksanakan pembangunan di Kota Surabaya dan menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada," pungkasnya.
(auh/hil)
