.webp)
DPW PKB Jatim mendeteksi adanya berbagai upaya yang berpotensi menimbulkan kegaduhan pada pelaksanaan muktamar ke-6 yang akan digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Salah satunya, disebut berasal dari oknum Nahdlatul Ulama (NU).
"Kita melihat oknum dari NU yang saya melihat ada beberapa yang melakukan satu di antaranya mengumpulkan massa banyak untuk apel kesetiaan yang digelar di Bali. Undangannya yang viral itu akan ada 100 ribu dari berbagai wilayah, terutama Jatim dan Jateng. Itu ada undangan formalnya yang sudah kita baca," ujar Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah kepada awak media di Polda Jatim, Kamis (22/8/2024).
Untuk itu, pihaknya mendatangi Direktorat Intelkam Polda Jatim dalam rangka melakukan koordinasi demi menjaga situasi kondusif saat muktamar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anik mengaku, pihaknya juga mendeteksi adanya gerakan lain yang mengajak untuk membentuk kepengurusan baru hingga membuat muktamar tandingan PKB.
"Dari indikasi itulah kemudian menjadikan alasan kenapa kami hadir ke Polda untuk langkah antisipatif terhadap tindakan intimidatif, terhadap upaya-upaya provokatif itu," tuturnya.
Kemudian, selain untuk menjaga situasi kondusif saat muktamar PKB ke-6 tersebut, koordinasi ini dilakukan untuk persiapan jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
"Jatim selama ini apapun konsestasi pasti aman, kondusif, dan kami berharap itu. Embrio untuk pilkada, pilgub, ketika muktamar ini berjalan baik, saya yakini itu juga akan berjalan baik. Itu intinya," tegasnya.
Sementara itu, melansir dari detikBali, sebanyak 15 ribu personel Banser dijadwalkan menggelar apel di Bali, Jumat (23/8/2024).
Acara tersebut berlangsung satu hari sebelum pelaksanaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Namun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharudin menegaskan, apel 15 ribu personel Banser dan Pagar Nusa wilayah Bali dan Jawa Timur itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan Muktamar PKB.
Apel tersebut rencananya digelar di Pantai Padang Galak, Denpasar, mulai 21-25 Agustus 2024.
"Apel kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis mana pun, termasuk PKB," ujar Addin melalui keterangan resminya, Kamis (22/8/2024).
(abq/hil)
