.webp)
Prihatin terhadap sikap PBNU belakangan ini, PCNU dan belasan PWNU se-Indonesia menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Alim Ulama di Bangkalan, Madura.
Sejumlah kiai khos yang diklaim hadir dalam Mubes Alim Ulama di Bangkalan itu di antaranya adalah KH Marzuki Mustamar, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), KH Imam Jazuli, dan sejumlah kiai karismatik lainnya.
Juru Bicara Mubes Alim Ulama KH Abdussalam Shohib yang akrab disapa Gus Salam menyebutkan, acara yang digelar pada Minggu (18/8/2024) di kediaman keluarga Syaikhona Kholil Bangkalan diikuti 200 PCNU dan 18 PWNU di seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mubes itu, kata Gus Salam, adalah bentuk keresahan para pengurus NU ke perwakilan ulama.
"Ada 200 PCNU dan 18 PWNU yang sudah menyampaikan kegelisahan dan keresahan kepada peserta Mubes terhadap kebijakan dan statement PBNU," kata Gus Salam dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Senin (19/8/2024).
Gus Salam mengatakan keresahan yang diadukan PCNU dan PWNU itu antara lain soal kegaduhan dan statemen PBNU yang dianggap sudah mengadu domba warga NU.
"Mereka menyatakan keresahan dan kegelisahan, dan kemudian banyak menanyakan apa yang harus diambil dengan kegaduhan yang terus menerus dibuat oleh PBNU dan mengadu domba Warga NU," kata Gus Salam.
Selain itu, ada pula kegelisahan lainnya, mulai dari protes tentang kader NU yang bertemu Presiden Israel, kemudian Pansus Haji yang dianggap masalah pribadi oleh PBNU, politisasi PBNU saat Pilpres 2024 dan terakhir adalah intervensi PBNU terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Poin-poin yang menjadi kegelisahan adalah, Pro Zionis, kader NU bertemu dengan Presiden Israel di tengah genosida; Privasi Pansus Haji; Politisasi PBNU sejak sebelum, menjelang dan setelah Pilpres; Intervensi kepada parpol (PKB) yang menyalahi konstitusi negara," ujarnya.
Aduan ratusan PCNU dan PWNU itu sudah dibahas dalam Mubes Alim Ulama. Untuk meresponsnya, muncul-lah keputusan yang dinamakan 'Amanah Bangkalan'.
"PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata pelanggaran berat terhadap Qonun Asasi, AD-ART, Perkum, etika dan moral dalam Berorganisasi," bunyi poin pertama Amanah Bangkalan.
Poin kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik politisasi institusi NU dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan Khittah 1926.
Menyikapi hal itu, pada poin ketiga dan keempat para alim ulama sepakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU.
Presidium Penyelamat Organisasi NU itu terdiri dari sejumlah nama antara lain KH Abdussalam Shohib, KH Imam Jazuli, KH Imam Baehaqi, KH Muhaimin, KH Rosikh Roghibi, KH Sholahuddin Azmi, KH Fahmi, KH Wahono, KH Dimyati, KH Nasirul Mahasin, KH Haidar Muhaimin, dan KH Aguk Irawan.
"Tugas utama Presidium melakukan koordinasi, konsolidasi & mensosialisasikan Amanah Bangkalan kepada Alim Ulama Pengasuh Pesantren se-Indonesia, PWNU & PCNU se-Indonesia, PCINU se-Dunia serta Banom dan Lembaga NU," bunyi poin kelima.
Selanjutnya pada poin keenam, Mubes Bangkalan sepakat menyelenggarakan forum lanjutan di antara seluruh elemen-elemen Nahdlatul Ulama (NU) untuk mencari solusi cepat dan tepat berbagai permasalahan yang ada di tubuh NU.
Tidak hanya itu forum lanjutan itu juga akan bertugas mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan serta rekonsiliasi di antara sesama saudara (ukhuwah nahdliyyah). Presidium NU diminta mengambil inisiatif terwujudnya forum itu.
"Presidium berhak melakukan langkah-langkah strategis untuk upaya penyelamatan NU," tegas para kiai pada poin ketujuh.
(dpe/fat)
