.webp)
Beredar surat panitia peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Kecamatan Wringinanom, Gresik. Surat tersebut meminta tarikan iuran untuk ASN, PPPK hingga siswa.
Surat ini pun sempat viral di media sosial. Usai viral, Camat Wringinanom akhirnya membatalkan tarikan iuran ini.
Surat bernomor 003 1/001/ PAN HUT 109/2024 tersebut ditujukan kepada para kepala sekolah untuk menerapkan iuran kepada para siswa dan siswinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam surat tersebut, panitia juga meminta kepada para ASN, non-ASN, dan para siswa siswi untuk berpartisipasi memeriahkan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sedangkan untuk besar iuran, panitia sudah mencantumkan besaran tarif yang harus disumbangkan yang didasarkan pada kesepakatan berbagai elemen.
Untuk ASN dibagi menjadi 4 golongan. Yakni ASN Golongan IV sebesar Rp 100 ribu, ASN Golongan III sebesar Rp 75 ribu, ASN Golongan II Sebesar Rp 50 ribu dan ASN Golongan I sebesar Rp 20 ribu.
Sementara besaran iuran untuk PPPK sebesar Rp 75 ribu dan Non ASN sebesar Rp 10 ribu. Sedangkan untuk para siswa dan siswi TK/RA sebesar Rp 1.000 dan SD sampai SMA sebesar Rp 2.000 setiap murid.
Pengumpulan iuran tersebut diberi batasan hingga Selasa (6/8/2024). Di bawah surat tersebut, tercantum tanda tangan Arditra Risdiansah selaku Camat Wringinanom beserta stempel Kecamatan yang mengetahui surat tersebut. Dan juga tanda tangan Ketua Panitia HUT ke-79 RI bernama Kamsi.
Camat Wringinanom Arditra Risdiansah saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat edaran tersebut. Menurutnya, surat tersebut sesuai kesepakatan bersama.
"Iya kecamatan mengetahui. Kalau mau konfirmasi ke saya saja, karena itu persetujuan semua elemen," kata Arditra kepada detikJatim, Senin (5/8/2024).
Arditra menyebut iuran tersebut bersifat sukarela. "Emang ditetapkan tapi tidak memaksa, andaikata ada yang keberatan," kata Arditra.
Arditra membantah surat edaran tersebut merupakan pungutan liar (pungli). Sebab dalam surat tersebut sudah dijelaskan permohonan partispasi untuk HUT Kemerdekaan RI.
Ia lalu meminta masyarakat untuk bisa membedakan antara partisipasi dengan pungutan liar. Iuran itu sendiri dilakukan karena pihak kecamatan tak ada anggaran untuk menggelar acara HUT kemerdekaan.
"Acaranya itu mulai dari upacara sampai lomba-lomba. Tolong dipahami arti partisipasi dan pungli. Kita sudah menikmati kemerdekaan apa salahnya kita hargai perjuangan pahlawan itu," jelasnya.
"Sedangkan Kecamatan tidak ada anggaran makanya kita inisiatif untuk partisipasi tanpa ada paksaan dari dana yang terkumpul. Nanti kita reschedule ulang kegiatan mengikuti budget yang ada," imbuh Arditra.
Sementara itu, tarikan ini mendapat respons dari Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir. Ia mengatakan, seharusnya iuran sifatnya seikhlasnya. Bukan menetapkan besarnya nominal seperti dalam surat tersebut.
"Jangan ada nominalnya seperti itu. Karena kalau ada nominalnya pasti akan dipersepsikan sebagai tarikan yang tidak ada dasar regulasinya. Bisa masuk kategori pungli," kata Qodir kepada detikJatim, Senin (5/8/2024).
Akhirnya, Camat Wringinanom Arditra Risdiansah resmi membatalkan surat tarikan iuran ini.
"Surat kita tarik dan kita kirim surat edaran yang baru. Yang isinya pembatalan dari surat sebelumnya," ujar Arditra.
Menurut Arditra, pembatalan tersebut bukan karena banyak warga yang keberatan. Namun hanya karena viral dan membuat opini negatif di Kabupaten Gresik.
"Kalo keberatan ndak ada. Ini karena viral aja. Karena niat baik belum tentu direspons positif ama segelintir orang yg iri hati," terangnya.
Meski demikian, lanjut Arditra, kegiatan peringatan HUT RI ke 79 tetap akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, pihaknya akan menggunakan dana seadanya.
"Tetap acara, tapi kita minimalisir sesederhana mugkin. Demi menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang," pungkasnya.
(irb/hil)
