.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengamini pernyataan Presiden RI Joko Widodo soal opini WTP. Opini WTP dia amini bukanlah sebuah prestasi melainkan sebuah kewajiban.
"Jadi ini statemen yang sangat menarik dari Bapak Presiden. Karena sebagai pengelola keuangan APBN dan APBD, kita wajib menjaga akuntabilitas," ujar Adhy di Surabaya, Selasa (9/7/2024).
"Maka betul kalau opini WTP itu bukan fenomena yang harus ditepuktangani. WTP itu suatu proses yang wajib dan kita harus pertanggungjawabkan semua keuangan negara," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adhy menyampaikan siap melaksanakan dan mendukung arahan-arahan yang disampaikan Presiden Jokowi terkait opini WTP. Yang nantinya akan diimplementasikan di Jawa Timur. Sehingga setiap pemerintah kabupaten/kota termotivasi untuk selalu mencapai WTP.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi Raih WTP 12 Kali Beruntun |
"Ini akan kami terapkan di provinsi, baik perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak melihat WTP ini sebagai orientasi akhir," jelasnya.
"Karena WTP memang wajib, memang harus terus dipertahankan, dan kita harus meningkatkan akuntabilitas," tambah Adhy Karyono.
Sebelumnya dilansir dari detiknews, Presiden Jokowi mengingatkan predikat WTP itu bukan prestasi melainkan kewajiban semua lembaga.
"Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara," lanjut Jokowi.
Jokowi menekankan penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.
"Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkan secara baik pula," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi bicara situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik. Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi dunia kini melambat.
"Bapak ibu, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak. Geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," ujarnya.
(dpe/fat)
