.webp)
Bakal calon wali kota (bacawali) Mojokerto petahana, Ika Puspitasari atau Ning Ita berpeluang melawan bumbung kosong bila sukses mendapatkan rekomendasi 8 parpol. Namun, langkahnya tidak akan mulus karena Partai Gerindra, PKB, dan PPP berupaya membangun koalisi untuk melawannya.
Menjadi calon tunggal dalam Pilwali Mojokerto 2024 memang menjadi harapan Ning Ita. Terlebih setelah 8 perwakilan parpol menghadiri deklarasi dukungan untuk mengusungnya, yakni Partai Demokrat, NasDem, PKS, Partai Golkar, PAN, PPP, PDIP, serta Partai Gerindra.
Sehingga tersisa PKB yang dipastikan tak bisa mengusung paslon sendiri sebab hanya mempunyai 16% atau 4 dari 25 kursi di DPRD Kota Mojokerto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Peluang melawan bumbung kosong) Semoga. Semoga, biar politik di Kota Mojokerto selalu adem," kata Ning Ita setelah acara deklarasi dukungan partai pengusung Ning Ita di Gor Seni Majapahit, Jalan Gajah Mada kemarin sore.
Sejauh ini, bacawali petahana itu belum menentukan sosok pendampingnya di Pilkada 2024. Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023 ini menunggu petunjuk dari Allah SWT untuk memilih yang terbaik dari sekian banyak kandidat yang ada.
"Saya tidak bisa menyebut nama, dari 8 partai pengusung lebih dari separuh memiliki kader-kader yang diusulkan menjadi bakal calon wakil wali kota mendampingi saya," ujarnya.
Apabila Ning Ita dan pasangannya meraih rekomendasi 8 parpol itu, maka dirinya bakal menjadi paslon tunggal di Pilwali Mojokerto 2024. Paslon tunggal memang dibolehkan di Pilkada sebagaimana ketentuan Pasal 54C UU RI nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.
Kemudian Pasal 54D mengatur, paslon tunggal dinyatakan menang apabila mendapatkan 50% lebih suara sah. Jika perolehan suara paslon tunggal kurang dari itu, maka pilkada diulang tahun berikutnya. Sehingga kekosongan jabatan kepala daerah diisi dengan penjabat (Pj).
Namun, Ning Ita harus mewaspadai potensi koalisi yang akan dibentuk oleh PKB, Partai Gerindra, dan PPP. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mojokerto Mochammad Harun mengatakan sekretarisnya menghadiri deklarasi dukungan partai pengusung Ning Ita kemarin sebatas untuk menghadiri undangan.
"Yang hadir kemarin sekretaris saya, Roni Imron. Paginya (Roni) sudah konfirmasi saya ada perintah Sekretaris Gerindra Jatim untuk hadir. Namun, tidak tertulis perintahnya. Karena tidak ada perintah resmi dari Ketua DPD, yang dilakukan (Roni) sebatas menghadiri undangan," terangnya.
Harun menjelaskan, pihaknya telah menjalin kesepakatan politik dengan pengurus PKB dan PPP Kota Mojokerto pada 27 Mei 2024. Kala itu, ia menerima 3 perintah lisan dari Ketua bidang Organisasi Kepengurusan dan Kader (OKK) DPD Partai Gerindra Jatim Hidayat. Perintah tersebut ia pegang hingga saat ini.
"Saya tetap memegang perintah DPD saat itu. Pertama, saya diminta membangun komunikasi dengan partai lain, saya ditunjuk sebagai bakal calon wakil wali kota walaupun tidak tertulis. Ketiga, saya tidak boleh komunikasi dengan Ning Ita," jelasnya.
Sampai saat ini, kata Harun, dirinya masih menjalin komunikasi dengan Ketua DPC PKB Kota Mojokerto Junaedi Malik. Sebab jika koalisi Partai Gerindra, PPP dan PKB terbentuk, bakal mengusung pasangan Junaedi-Harun di Pilwali Mojokerto 2024.
Untuk mewujudkannya, Harun dan Junaedi bakal menemui Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar dan Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad.
"Intinya kami tetap komitmen bersama PKB dan PPP, tetap menunggu keputusan DPP. Dinamika yang muncul silakan saja karena belum ada rekomendasi partai," tegasnya.
Terkait potensi Ning Ita menjadi paslon tunggal di Pilwali Mojokerto 2024, Harun menilainya sebagai strategi politik yang tidak demokratis.
"Masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sangat tidak demokratis. Semua sah berpolitik dengan menguasai parlemen. Kalau semua dikuasai, demokrasi selesai sebelum pertarungan. Bagaimana bisa dibilang sehat?" Cetusnya.
Sekretaris DPC PPP Kota Mojokerto Iwut Widiantoro juga menampik partainya sudah bulat untuk mengusung Ning Ita di Pilkada 2024. Perwakilan PPP yang menghadiri deklarasi dukungan partai pengusung Ning Ita bukan pengurus DPC PPP, tapi angkatan muda kakbah.
Dia menegaskan bahwa rekomendasi maupun surat tugas dari DPP PPP untuk Pilwali Mojokerto hingga saat ini belum turun.
"Kami bersama PKB dan Gerindra. Seandainya rekom PKB ke Mas Junaedi, Gerindra ke Mas Harun, insyaallah kami teruskan. Makanya kami menunggu rekom DPP," terangnya.
Pengurus DPC PPP Kota Mojokerto, kata Iwut, berencana menghadap ke DPP untuk menyampaikan aspirasi dari pengurus tingkat bawah. Yakni meminta rekomendasi dari DPP PPP untuk mengusung pasangan Juaedi-Harun sehingga partai berlambang kakbah ini bisa mewarnai demokrasi di Kota Onde-onde meski hanya mempunyai 1 kursi di DPRD.
Senada dengan Harun, Iwut menilai keinginan Ning Ita melawan bumbung kosong di Pilwali Mojokerto justru akan mematikan demokrasi.
"Sangat tidak elok, ketika kita ngomong demokrasi, ada bumbung kosong ya lucu. Ngapain Mba Ita khawatir. Perkara keuangan dia lebih di atas calon-calon lain. Tidak usah khawatir kalau memang optimis menang, biarkan ada kompetitornya. Kalau sapu bersih (rekom partai), terus terang mati demokrasi di Kota Mojokerto," tandasnya.
Berdasarkan hasil Pemilu 2024, DPRD Kota Mojokerto, dominasi PDIP dengan 5 kursi. Disusul PKB yang mendapatkan 4 kursi, PKS, Partai NasDem dan Partai Demokrat masing-masing 3 kursi, Partai Gerindra, Golkar dan PAN masing-masing 2 kursi, serta PPP hanya 1 kursi.
(dpe/iwd)
