.webp)
Berbagai program penanganan kemiskinan terus digeber Pemkab Banyuwangi. Salah satunya Bedah Rumah dengan merenovasi rumah warga pra sejahtera.
Bupati Ipuk Fiestiandani menjelaskan Pemkab Banyuwangi terus melanjutkan program bedah rumah tak layak huni melalui skema gotong royong. Baik pemkab, pemerintahan desa, swasta, hingga dukungan pemerintah pusat.
"Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi, yang bersama-sama, bergotong royong membantu warga Banyuwangi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi," ujar Ipuk, di sela kegiatan Ngantor di Desa (Bunga Desa), Selasa (25/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menambahkan bantuan stimulus perbaikan rumah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Program ini tidak sekadar menyediakan rumah layak huni. Tetapi juga memperhatikan sirkulasi udara dan air bersih. Jadi rumah tinggal masyarakat tidak hanya nyaman tetapi lebih sehat," kata Ipuk.
Ipuk sendiri menyempatkan diri mengunjungi salah satu rumah warga penerima program bedah rumah di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Boimin. Dia dapat program bedah rumah yang didanai pemdes setempat.
"Kami mewajibkan Kepala Desa, baik lewat Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengalokasikan anggaran bedah rumah. Jadi setiap tahun mereka wajib melakukan renovasi rumah warga miskinnya," kata Ipuk saat mengunjungi rumah Boimin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi Ahmad Faishol menyampaikan pada 2023 pemerintahan desa menggeber bedah rumah dengan merenovasi 390 rumah warga.
"Dananya bersumber dari DD dan ADD. Tahun 2024 ini juga dialokasikan bedah rumah dari pemerintah desa, selain dari pemkab juga dan sinergis berbagai pihak," kata Faishol.
Dia menambahkan lebih dari 1.300 rumah tidak layak huni warga Banyuwangi telah direnovasi pada 2023 dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa hingga berbagai pihak lainnya.
(dpe/iwd)
