.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi akan membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi sepanjang 123 km dengan menggunakan skema padat karya tahun ini. Pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi ini untuk mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air area persawahan di Banyuwangi.
Penerapan skema padat karya dinilai dapat menjadi peluang kerja bagi kelompok keluarga prasejahtera yang dilibatkan dalam program tersebut.
Di Banyuwangi, ada 80,081 km jaringan irigasi yang tersebar di 25 kecamatan. 43,403 km di antaranya telah masuk dalam skema rehabilitasi padat karya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya air, mengingat air adalah faktor vital bagi pertanian," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melalui keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Jumat (13/6/2024).
Beberapa jaringan irigasi yang akan dibangun antara lain di Kecamatan Blimbingsari sepanjang 9,6 km; Srono 9,5 km; Songgon 7,2 km; Purwoharjo 3,5 km; dan seluruh kecamatan di Banyuwangi.
Sementara untuk rehabilitasi jaringan irigasi di antaranya Cluring sepanjang 1,3 km; Kabat 4,2 km; Purwoharjo 3,9 km; Tegaldlimo 12 km; dan sejumlah lainnya tersebar di sejumlah kecamatan berbeda.
"Selain kami membangun infrastruktur irigasi, kami juga bangun infrastruktur jalan," tambah Ipuk.
Ipuk menerangkan, revitalisasi jaringan irigasi bukan hanya bermanfaat bagi sektor pertanian, namun juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Hal ini diwujudkan melalui program padat karya, di mana warga prasejahtera yang masuk dalam database UGD kemiskinan Banyuwangi dan masih produktif akan dilibatkan dalam proses pengerjaan pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi tersebut.
Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi menargetkan, skema padat karya tersebut mampu menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi,.
"Pelibatan masyarakat dalam instrumen padat karya yang ada di Dinas PU Pengairan ini menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi," terang Ipuk.
Ipuk mengatakan, skema ini akan terus diluaskan jangkauannya dengan melibatkan sejumlah instansi lain yang memiliki program padat karya.
"Dengan demikian tidak hanya program pembangunan yang berjalan, tapi juga bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin," harapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Banyuwangi berada pada tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun lalu, kemiskinan Banyuwangi menurun. Yakni dari 7,51% pada 2022 menjadi 7,34% pada 2023.
Meski demikian, Ipuk berharap kemiskinan Banyuwangi bisa dientaskan. Ia berharap program padat karya ini menjadi salah satu cara menekan angka kemiskinan di Bumi Blambangan. Peluang kerja akan bisa dirasakan warga produktif di pedesaan.
"Meski angka kemiskinan sudah rendah, tapi berbagai hal tetap harus dilakukan sebagai bentuk intervensi. Tentu saja, tujuannya agar warga benar-benar sejahtera," tukas Ipuk.
(hil/dte)
