Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku sudah mengantongi surat tugas dari PDI Perjuangan untuk maju di Pilwali 2024. Eri sudah memiliki sederet rencana untuk pembangunan kota yang perlu diselesaikan.
Diketahui, masa jabatan Eri yang seharusnya 5 tahun, terpotong menjadi 3 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirancang untuk 5 tahun sudah tuntas disusun, namun karena berkurangnya masa jabatan, ada sejumlah PR yang menanti di periode selanjutnya.
"Sebenarnya kita punya RPJMD 5 tahun yang harus terpotong 2 tahun. Pertama kita menyelesaikan (saluran) diversi Gunung Anyar sampai 2026, itu sudah ketemu Gresik. Menyelesaikan Wiyung sampai ketemu Gresik juga sampai 2027," kata Eri saat ditemui detikJatim di Jalan Jimerto Surabaya, Minggu (2/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eri mengatakan, hingga 2024, salah satu yang dituntaskan adalah RSUD Surabaya Timur dan seharusnya di tahun 2025, sudah terbangun RSUD Surabaya Selatan. Lalu pada 2026 yakni RSUD Lapangan Tembak.
"Ini yang terpotong RPJMD akan kita teruskan lagi. Pekerjaan-pekerjaan terkait banjir, RS," ujarnya.
Ia menjelaskan, di Kota Surabaya selama 20 tahun, hanya ada dua RSUD yang dibangun, yakni RSUD BDH dan RSUD dr Soewandhie. Sedangkan dirinya saat menjabat baru 3 tahun, sudah membangun 1 RSUD.
"Alhamdulillah, kita dalam 3 tahun saja sudah membangun 1 RS. Kalau 5 tahun harusnya 3 RS yang terbangun, RS Lapangan Tembak, RS Surabaya Timur, RS Surabaya Selatan," jelasnya.
jika terpilih lagi menjadi wali kota, pada periode kedua, Eri juga akan fokus pada penggunaan dan infrastruktur. Ia juga membandingkan pembangunan selama 20 tahun dengan dirinya yang menjabat 3 tahun.
Seperti Program Dandan Omah atau Rumah Tak Layak Huni (Rutilahu), selama 20 tahun pengembangannya sekitar 6 ribu. Namun, selama ia menjabat 3 tahun sudah membangun 7 ribu rutilahu.
"PJU sudah ribuan titik yang dibangun. 20 tahun kalah dengan 3 tahun. Ini infrastuktur loh, infrastruktur mana yang akan dilihat. Bicara aspal, dari 20 tahun lalu Surabaya ga pernah diaspal, tapi ditambal. Karena punya skala prioritas lainnya," pungkasnya.
(hil/iwd)