.webp)
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Surabaya koordinator Jawa Timur menggelar Seminar Series buku Kajian Kebijakan Publik (KKP) edisi 5.0 sekaligus Diseminasi untuk edisi 4.0. Seminar ini untuk menjawab tantangan hilirisasi di tanah air.
Dalam seminar yang digelar di GKB 2 Lantai 9 UPN "Veteran" Jawa Timur itu ISEI juga mengajak stakeholder seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, hingga civitas akademika untuk merumuskan model hilirisasi yang tepat bagi Indonesia, terutama dalam hal pangan.
Pengurus Pusat PP ISEI, Donni Fajar Anugrah Ph.D mengatakan bahwa buku KKP yang diseminarkan ini merupakan hasil kerja seluruh pengurus ISEI yang diprakarsai oleh bidang II tentang Kebijakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk hari ini tentunya ada masukan-masukan dari seluruh pihak yang hadir. Karena kami menyusun draft tentunya perlu masukan. Outputnya dari forum diskusi ini akan dikaji dan dimuat di buku KKP yang akan disampaikan Ketua Umum ISEI langsung ke Presiden RI," kata Donni kepada detikJatim, Selasa (28/5/2024).
Dari hasil diskusi tadi Donni menyoroti ada banyak tantangan jika bicara soal hilirisasi. Termasuk salah satunya terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
"Untuk mendorong industrialisasi, termasuk hilirisasi juga bicara tentang bonus demografi. Artinya dengan punya potensi bonus demografi, human capital atau SDM harus siap. Siap dengan pendidikan dan skill," ujarnya.
Sementara itu Ketua ISEI Cabang Surabaya Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si juga menyoroti permasalahan lain terkait hilirisasi. Terutama dalam hal hilirisasi pangan sebab Indonesia adalah negara agraris.
"Faktanya sekarang ketahanan pangan cukup jauh. Kemudian kalau kita lihat hilirisasi sektor pangan ini juga berkaitan erat dengan berbagai industri. Namun perlu juga lihat ke hulunya, kalau kita ngomong hulu tapi hilirnya nggak beres kan jadi masalah juga," tutur Soni.
"Contohnya di hulu kalau soal pertanian perkebunan ada ketersediaan lahan yang berkurang, SDM sekarang petani sudah berusia 40-45, usia yang tidak produktif. Itu problem dan kompleks. Yang jadi masalah juga sebenernya saat petani menanam cost-nya tinggi, tapi saat dijual harga rendah," katanya.
Para stakeholder yang terlibat dalam seminar dan diseminasi ini pun cukup antusias untuk menyumbangkan saran dan masukannya. Harapannya buku KKP (Kajian Kebijakan Publik) 5.0 bisa disempurnakan dan menjadi kebijakan rekomendasi yang tepat untuk menjawab tantangan model hilirisasi di Indonesia.
(dpe/iwd)
