.webp)
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan resmi ditutup pada hari ini. Sejumlah poin rekomendasi eksternal yang dirumuskan di antaranya terkait dengan pengembangan kerja sama politik PDIP ke depannya hanya dapat dibangun oleh pihak-pihak yang berkomitmen menjalankan agenda reformasi dan meningkatkan kualitas demokrasi.
Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Bidang Pemenangan Pemilu Deni Wicaksono mengungkapkan sejumlah rekomendasi yang diputuskan telah dibahas secara mendalam sejak pembukaan Rakernas pada Jumat 24 Mei 2024 lalu. PDIP Jatim juga terlibat intens dalam pembahasan yang dibagi ke dalam sejumlah sidang komisi-komisi tersebut.
"Kami bangga karena PDI Perjuangan memiliki mekanisme yang runtut dalam menetapkan sikap politik. Dari tingkat anak ranting, ranting, anak cabang, cabang, dan daerah; semua berdialektika, kemudian dibahas dan menghasilkan rekomendasi sikap politik partai," ujar Deni dalam keterangan tertulis, Minggu (26/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota DPRD Jatim ini menyampaikan rekomendasi untuk hanya membangun kerja sama politik dengan pihak yang menjalankan agenda reformasi dan pro demokrasi dianggap penting untuk menjaga Indonesia. Hal ini dilangsungkan agar pemerintahan tidak kembali ke masa otoritarianisme seperti era Orde Baru.
"Bahkan secara khusus Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri membahas soal anomali demokrasi yang terjadi dengan adanya perpaduan populism dan Machiavellianism, yang kemudian melahirkan kepemimpinan authoritarian populism yang merusak nilai demokrasi. Ini wajar menjadi kegelisahan karena demokrasi direbut rakyat dengan nyawa dan air mata untuk melawan otoritarianisme Orde Baru, di mana Ibu Mega juga menjadi pelaku sejarah pemimpin perlawanan rakyat pada masa itu," kata Deni.
Lebih lanjut, Deni menyebutkan PDIP sebagai bagian dari kelompok pro demokrasi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga masa depan demokrasi bangsa. Apa yang dirumuskan dalam rekomendasi Rakernas menjadi bukti komitmen PDIP kepada demokrasi, tidak hanya menjadikan kemenangan elektoral sebagai target yang harus dicapai melalui segala cara yang melemahkan demokrasi.
"Mungkin sekarang ada pihak yang merasa menang dengan memundurkan demokrasi, tapi pada saatnya kebenaran sejarah tidak akan bisa dipatahkan. Sejarah akan menjawab siapa yang mabuk kekuasaan dengan menghancurkan demokrasi, dan siapa yang tetap setia berdemokrasi meski harus menanggung konsekuensi seberat apapun," ucapnya.
Tidak hanya itu, tambah Deni, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan rakyat yang membuat PDIP menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang sukses memenangkan Pemilu legislatif 3 kali berturut-turut pasca era Reformasi, seluruh jajaran partai dituntut bekerja optimal dalam membantu masyarakat. PDIP mempunyai skema 'Tiga Pilar Partai", yakni kader partai yang menjadi pengurus partai dalam segala tingkatan (dari DPP sampai anak ranting), kader partai yang bertugas di legislatif, dan kader partai yang bertugas di eksekutif. Ketiganya harus bekerja dengan baik dalam menghasilkan kebijakan dan gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Kemenangan PDIP itu harus dijawab dengan memperkuat kerja kerakyatan sampai tingkat akar rumput. PDIP Jatim telah dan akan selalu siap melipatgandakan kerja kerakyatan, termasuk dalam menyongsong Pilkada 2024," tegas Deni.
Sementara itu, terkait permohonan maaf atas adanya perilaku kader PDIP yang mengabaikan etika politik serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Deni menyatakan, sesuai rekomendasi Rakernas, PDIP akan melakukan perbaikan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, hingga penugasan Partai. Hal ini ditujukan agar tidak ada lagi kader yang bekerja sistematis memukul mundur demokrasi dengan mengakali konstitusi.
(ega/ega)
