Kris Dayanti Belum Kembalikan Formulir Bacawali Kota Batu ke PDIP

Kota Batu -

Kris Dayanti beberapa waktu lalu mengirim relawannya untuk mengambil formulir pendaftaran Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) di kantor DPC PDIP Kota Batu. Tapi sampai saat ini belum ada kabar kapan diva Indonesia itu akan mengembalikan formulir tersebut.

Ketua Tim 9 Penjaringan Calon Wali Kota Batu PDIP, Simon Purwoali mengatakan total ada 9 orang yang telah mengambil formulir pendaftaran Bacawali. Meski yang mengambil formulir cukup banyak, baru 1 orang saja yang mengembalikan formulir dan telah melengkapi berkas sesuai ketentuan.

"Kalau yang sudah mengembalikan lengkap itu Inoel Ertadiyansah (ASN Kota Batu). Cuma setelah Jumatan (24/5) mendatang Suwito dan Bambang Ideal terkonfirmasi akan mengembalikan (formulir dan melengkapi berkas sesuai ketentuan)," ujar Simon dihubungi detikJatim, Senin (20/5).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau KD (Kris Dayanti) informasinya hari ini baru sampai Batu. Belum ada komunikasi intens. Kemudian kalau pak Didik itu sudah komunikasi semalam, diperkirakan sebelum tanggal 24 Mei, cuman harinya kapan itu masih belum diketahui secara pasti," katanya.

Adapun 9 orang yang mengambil formulir Bacawali di kantor DPC PDIP Kota Batu antara lain Kris Dayanti, Didik Gatot Subroto, Inol Ertadiansyah, Dicky Sulaiman (Wakil Ketua KADIN Kota Malang Bidang Perdagangan dan Distribusi Perdagangan).

Selain itu ada Arief Wicaksono (Ketua Pemuda Demokrat Malang), Bambang Ideal (mantan hakim), Asaf Yayah (Ketua PAC PDIP Junrejo), Suwito (Pengacara), Punjul Santoso (Wakil Wali Kota Batu periode 2019-2024).

Simon menyampaikan bahwa batas pengembalian formulir Bacawali yakni pada 25 Mei 2024 dan dipastikan tidak ada penambahan waktu. Sebab pihaknya wajib menyerahkan formulir dan berkas pendaftaran yang sudah final paling lambat 31 Mei 2024.

"Deadline tanggal 31 Mei harus sudah terkirim. Kalau teknisnya itu nanti, formulir akan kita serahkan ke partai untuk kemudian dikirimkan ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDIP melalui DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDIP. Terkait keputusan untuk siapa yang terpilih ada di tangan pusat," kata Simon.