.webp)
Pemkab Mojokerto meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP menjadi bukti laporan keuangan pemerintah daerah Bumi Majapahit sudah akuntabel.
Opini WTP diberikan BPK setelah memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan kepada Bupati Ikfina di kantor BPKP Jatim, Kamis (2/5). Selain itu, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) juga mendapatkan nilai 89,83%.
Artinya, BPK menilai LKPD Pemkab Mojokerto tahun 2023 sudah akuntabel. Laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Mojokerto yang telah dipercayakan pada kami selaku pemerintah daerah," kata Ikfina dalam rilis yang diterima detikJatim, Jumat (3/5/2024).
Bupati perempuan pertama di Bumi Majapahit ini menjelaskan Pemkab Mojokerto mendapatkan opini WTP dari BPK sejak 2014. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bekerja secara teliti dan cermat dalam pelaporan keuangan.
"Opini WTP yang ke-10 ini merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Mojokerto. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai pertanggungjawaban," jelas Ikfina.
Tidak hanya itu, hasil survei penilaian integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan indeks integritas Pemkab Mojokerto menembus 77,30. Capaian tersebut melampaui indeks integritas nasional 70,97 dan Pemprov Jatim 76,93.
Opini WTP maupun indeks integritas, tambah Ikfina, menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Mojokerto menyuguhkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai regulasi. Ia berharap semua program kerja pemerintahannya terus memberi dampak positif kepada masyarakat.
"Saya berharap ke depannya, segala sesuatu yang kami, Pemerintah Kabupaten Mojokerto lakukan harus bisa memberikan dampak kepada masyarakat," tandasnya.
Raihan opini WTP tahun ini membuat Pemkab Mojokerto sukses mempertahankan akuntabilitas dalam laporan keuangannya 10 tahun berturut-turut. Bahkan tahun 2022, Pemkab Mojokerto meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan karena opini WTP 8 kali berturut-turut dari BPK.
Ketika itu, penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Ikfina di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022).
(ncm/ega)
