.webp)
Berdasarkan Surat Edaran Menpan RB No 1 Tahun 2024, mekanisme kerja dari rumah atau work from home (WFH) ditambah dua hari pada 16-17 April 2024. Hal ini memperhatikan potensi kemacetan yang ditimbulkan akibat peningkatan volume arus balik selama libur panjang Idul Fitri 1445 Hijriah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Sabtu (13/4/2024) siang. Ia menyampaikan, berdasarkan hasil kajian lalu lintas yang disampaikan Kapolri, potensi kepadatan arus balik mencapai 1,2-1,3 sementara normalnya 0,2.
"Sehingga diprediksi akan ada kemacetan kalau tidak ada rekayasa dan antisipasi dikhawatirkan ada kemacetan yang mengunci dan menyebabkan tidak efisiennya perjalanan menuju kantor masing-masing," ungkap Azwar Anas kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, mekanisme WFH tersebut tidak diberlakukan bagi semua instansi. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pemberlakuan tersebut untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.
"Sesuai hasil koordinasi serta masukan dari Kapolri dan Kemenhub, kemudian pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik," terang Azwar Anas.
"Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal 100 persen. Adapun instansi pemerintah yang berkaitan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing," sambungnya.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa menerapkan WFH maksimal atau paling banyak 50 persen, di antaranya bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
"Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal atau paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO," papar Anas.
Lebih lanjut Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 sebanyak enam hari. Ditambah libur akhir pekan sebanyak empat hari, maka total mencapai 10 hari.
"Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang," ujar Anas.
Menteri Anas mengimbau seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. Ia juga meminta instansi pemerintah membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran.
Ikuti berita-berita terkini dan terkait arus mudik dan arus balik di Teman Mudik 2024arus balik lebaran 2024
(irb/fat)
