.webp)
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberi sinyal partainya siap berada di luar pemerintahan untuk masa jabatan 2024-2029. Kesiapan PDIP menjadi oposisi ini jika pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pada Pilpres 2024.
DPD PDIP Jawa Timur menyatakan, siap menjadi oposisi pemerintahan. PDIP Jatim akan satu komando dengan pusat.
"Kita satu komando kok kalau pusat memutuskan oposisi, ya kita sangat siap," tegas Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Budi 'Kanang' Sulistyono saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (16/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Kanang, banyak pihak yang menginginkan PDIP menjadi oposisi untuk pemerintahan yang akan datang. Keinginan itu juga diamini oleh masyarakat.
"PDIP jadi oposisi itu malah banyak yang mengamini," tambahnya.
Kanang juga menyayangkan banyaknya intervensi kepada pemilih agar tidak memilih paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024 lalu. Ini membuat Ganjar-Mahfud diungguli Prabowo-Gibran.
"Banyak intervensi kepada paslon 03 Ganjar-Mahfud sehingga hasilnya demikian," tandasnya.
Sebelumnya, Hasto mengatakan pihaknya masih berfokus mencermati proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.
"Nah, terhadap sikap-sikap politik itu, tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih," kata Hasto Kristiyanto di gedung High End, Jakarta Pusat, melansir detikNews, Kamis (15/2).
Hasto menyebut tak ada istilah oposisi, melainkan berjuang di luar pemerintahan. Hasto menyinggung sikap PDIP di luar pemerintahan pasca-Pemilu 2004 dan 2009.
"Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009, posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah, ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," ujarnya.
Hasto mengatakan, pihak di luar pemerintahan akan bersuara jika muncul kebijakan yang merugikan rakyat. Jika kebijakan itu membangun kemajuan rakyat, maka pihak di luar pemerintahan juga akan mendukung.
"Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang prorakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," tuturnya.
(hil/dte)
