Puluhan warga dan mahasiswa menggelar aksi damai di Kantor KPU Kota Blitar. Mereka meminta agar KPU menindak tegas praktik politik uang (money politic) yang selalu terjadi saat Pemilu.
Pantauan detikJatim di lokasi, puluhan masyarakat dan mahasiswa meluruk Kantor KPU Kota Blitar. Mereka membawa bendera, dan sejumlah poster berisikan penolakan terhadap politik uang. Setelahnya, perwakilan massa menyampaikan aspirasinya.
"Aksi kita bersama kawan-kawan masyarakat dan mahasiswa bentuk kepedulian terhadap Pemilu yang bersih. Kami meminta agar praktik politik uang ini bisa dihilangkan," ujar Koordinator Aksi, Joko Agus Prasetiyo kepada awak media, Rabu (7/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Menurut Joko, praktik money politic masih kerap terjadi. Termasuk menjalang pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, lembaga penyelenggara mapun pengawas diharapkan dapat memberantas praktik politik uang tersebut.
"Praktik ilegal seperti politik uang ini harus bisa benar-benar dibrantas. Supaya tersaring calon pemimpin yang berkualitas dan punya integritas menjalankan visi misi, tanpa membeli suara," terangnya.
Joko menambahkan pihaknya juga meminta KPU dan Bawaslu untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan politik uang. Pengawasan yang maksimal saat Pemilu, diperlukan agar tidak ada kecurangan.
"KPU dan Bawaslu harus buka mata, pengawasan harus ditingkatkan. Kemudian masyarakat juga jangan mau apabila menerima politik uang, mari kita laporkan bersama. Kita kawal Pemilu damai 2024 ini," katanya.
Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam menyebutkan pihaknya menerima aspirasi dari massa aksi damai itu. Menurutnya, KPU dan Bawaslu Kota Blitar terus berjalan beriringan dalam setiap tahapan Pemilu.
"Ini menjadi support kepada kami, untuk tetap menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang dan PKPU. Kami menerima aspirasi dari mereka (massa aksi). Yang jelas kami tetap akan melakukan tahapan Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.
(dpe/iwd)