Moeldoko soal Jokowi 'Boleh Memihak': Presiden Juga Memiliki Hak Politik

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko saat berada di Malang. (Foto: M Bagus Ibrahim/detikJatim)

Malang - Penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024 asal tidak menggunakan fasilitas negara menuai pro kontra. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko buka suara soal statement Jokowi tersebut. Menurutnya, presiden juga memiliki hak politik.

Moeldoko ditemui awak media saat berkunjung ke Malang, Jumat (26/1/2024). Ia menyampaikan, banyak masyarakat yang melihat pernyataan presiden dari berbagai perspektif. Baik dari sumpah jabatan presiden maupun Undang-Undang.

"Ada yang melihat dari sumpah jabatan dan ada yang melihat dari Undang-Undang. Sebagai presiden, disumpah menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya dan tidak melihat latar belakang apapun sebagai pejabat publik," ujar Moeldoko, Jumat (26/1/2024).

"Tapi, presiden yang memiliki figur jabatan politik tentu juga memiliki hak politik. Sudah diatur dalam UU Pemilu, presiden dan menteri memiliki hak untuk kampanye. Sepanjang tidak boleh menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan masih ada, tetap menjalankan kewajiban sebagai pejabat publik," sambungnya.

Dari situ, Moeldoko meluruskan bahwa pernyataan yang disampaikan Jokowi terkait presiden boleh memihak dan berkampanye tersebut dalam konteks untuk memberikan pembelajaran demokrasi. Sejauh ini apa yang disampaikan Jokowi dinilai sesuai dengan UU Pemilu.

"Kita negara hukum, jangan ke mana-mana. Orientasinya hukum jangan standar perasaan. Bukan serta merta presiden akan menyampaikan kampanye, ini menjawab situasi yang berkembang dan memberikan pemahaman kepada semuanya. Tentu dengan berpegang pada Undang-Undang," terangnya.

Sementara itu, ketika disinggung terkait pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye yang dinilai tidak etis, begini respons Moeldoko.

"Undang-undang tidak mengatur itu. Etis tidak etis itu persepsi," tegasnya.

Seperti diketahui, Jokowi menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). Jokowi awalnya menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres.

Jokowi mengatakan, hal itu merupakan hak politik masing-masing. Jokowi lalu bicara presiden yang juga boleh berkampanye dan memihak.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi dilansir dari detikNews.