.webp)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi pemilu. Gerindra Jatim buka suara menanggapi hal ini.
Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad menyebut, adalah hal yang wajar ketika presiden mendukung atau memihak di dalam kontestasi.
"Hal yang wajar dan lumrah, biasa dalam sistem demokrasi. Bahkan di negara maju dengan tradisi demokrasi yang kuat, hal itu bisa saja terjadi," kata Anwar Sadad saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (24/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus yang akrab disapa Gus Sadad ini memberi contoh, di Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama memberi dukungan ke Hillary Clinton.
"Pada 2016 lalu Obama dan Michelle endorse Hillary saat Pilpres Amerika Serikat. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi sah-sah saja," jelas Sadad.
Pria yang masuk bursa Cagub Jatim 2024 ini menegaskan, hal yang wajar ketika presiden memihak ke salah satu calon. Salah satunya, agar pembangunan di Indonesia bisa terus berjalan dan berkesinambungan.
"Karena apa yang dibangun Pak Jokowi sangat bagus dan tentunya harus dilanjutkan. Kita semua tahu hanya Prabowo-Gibran yang berkomitmen melanjutkan pembangunan Indonesia saat ini menuju Indonesia Emas 2045," tandas Caleg DPR RI Gerindra Dapil Jatim II (Pasuruan-Probolinggo) ini.
Caleg DPR RI Gerindra Dapil Jatim II (Pasuruan-Probolinggo) ini menambahkan dalam aturan dibolehkan presiden berkampanye.
"Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 299, Pasar 300, dan Pasal 302," ujar Gus Sadad.
"Yang terpenting dalam memberikan endorsement terhadap kandidat tidak memanfaatkan instrumen negara," tandas Keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan ini.
(hil/dte)
