.webp)
Berbagai hambatan tak menyurutkan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati untuk merealisasikan visi dan misinya. Salah satunya penguatan infrastruktur di segala bidang. Fokusnya tahun 2024 menuntaskan pembangunan 8,5% dari 1.041 Km jalan kabupaten agar menjadi mantap.
Bupati Mojokerto ke-30 ini menuturkan berbagai hambatan besar di masa kepemimpinannya. Pertama, pandemi COVID-19 yang baru selesai di akhir 2022. Kedua, Pilkada serentak tahun 2024 yang menyita APBD Pemkab Mojokerto hingga Rp 82 miliar. Terdiri dari Rp 32,8 miliar dari APBD tahun 2023 dan Rp 49,2 miliar dari APBD tahun 2024.
Ketiga, gejolak ekonomi dampak El Nino dan geopolitik akibat perang Ukraina melawan Rusia dan Palestina dengan Israel yang belum selesai. Sedangkan hambatan keempat adalah masa jabatannya sebagai Bupati Mojokerto yang hanya 3 tahun 8 bulan. Padahal ia menyusun visi dan misi untuk dituntaskan dalam 5 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga saya belum bisa dengan baik menyelesaikan janji politik dalam visi-misi. Namun, kami berupaya menyelesaikannya. Tahun 2024 saya mempunyai waktu 1 tahun di tahun politik dengan potensi ancaman terhadap kondusivitas," kata Ikfina kepada wartawan di rumah dinasnya, Sabtu (30/12/2023).
Selama 1 tahun sisa masa jabatannya, salah satu fokus Ikfina merealisasikan visi penguatan infrastruktur di segala bidang. Untuk itu, 48,18% atau Rp 1,123 trilun dari APBD tahun 2024 dialokasikan untuk belanja infrastruktur daerah. Utamanya untuk mewujudkan seluruh jalan kabupaten yang panjangnya mencapai 1.041 Km menjadi mantap tahun depan.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini menjelaskan, akhir 2022, jalan mantap di angka 88,2%. Pembangunan yang pesat tahun 2023 meningkatkan jalan mantap menjadi 91,5%. Sehingga tinggal 8,5% jalan kabupaten yang belum mantap akan dituntaskan tahun 2024.
"Makanya tahun 2024 kami mengupayakan efisiensi yang luar biasa supaya bisa menyelesaikan jalan mantap," jelasnya.
Tahun depan, lanjut Ikfina, pihaknya juga fokus menekan angka balita stunting dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI), stunting di Kabupaten Mojokerto di angka 11,6% tahun 2022. Ia menargetkan akhir tahun ini turun menjadi 1 digit saja.
"Kami harus memperbaiki kinerja tahun 2024, stunting harus benar-benar bisa kami tekan. Kemiskinan ekstrem di akhir 2024 harus 0," cetusnya.
Tahun 2024 juga menjadi kesempatannya untuk menyiapkan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Mojokerto. Yaitu dengan menuntaskan perubahan Perda RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang disesuaikan dengan berbagai perubahan. Salah satunya penyesuaian dengan SK Menteri ATR BPN terkait penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) tahun 2021 yang berbenturan dengan RTRW Kabupaten Mojokerto.
"Tahun 2024 tentu para investor masih wait and see karena tahun politik. Kami manfaatkan untuk persiapan. Juga kami upayakan setiap desa mempunyai grand design mengembangkan desa masing-masing. Sehingga tahun 2025 pengembangan desa jelas arahnya sesuai potensi yang ada," tandasnya.
(abq/iwd)
