.webp)
Calon Presiden Anies Baswedan menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah dan kondisi pendidikan yang dinilai tidak berkeadilan. Kritik disampaikan saat menghadiri istigasah kubra kiai kampung dan santri di Pondok Pesantren Darul Muttaqin Jatiprahu, Kecamatan Karangan, Trenggalek.
Menurut Anies saat ini terjadi perbedaan perlakukan pemerintah terhadap pendidikan swasta dan negeri. Bahkan, pemerintah dia nilai telah memperlakukan secara berbeda antara sekolah umum dengan diniah.
"Perlakuannya lain padahal yang dididik sama-sama anak-anak Indonesia. Kalau saya punya anak empat, saya bayar pajak ke pemerintah, urusan gaji dipotong pajak, beli barang pajak, pajak semua atau bayar pemerintah. Pas sampai pendidikan dua anak saya ke negeri, dua anak saya ke swasta perlakuannya sama tidak? Beda," kata Anies di hadapan massa yang berjumlah ribuan orang, Jumat (29/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies melanjutkan bahwa pemerintah selama ini masih menganggap sekolah swasta adalah pesaing dari sekolah negeri. Kondisi itu mengakibatkan kesenjangan kemajuan antara sekolah swasta dengan negeri.
Baca juga: Janji Anies ke Nelayan Lamongan |
"Swasta itu tidak boleh dipandang sebagai lawannya negeri. Swasta itu harus dibanding sebagai mitranya negeri. Kenapa? Kalau tidak ada pendidikan swasta tidak cukup pemerintah mendidik anak-anak kita, enggak cukup bangku sekolahnya," imbuhnya.
Capres nomor urut 01 ini mengatakan bahwa para guru swasta dan guru madrasah diniah memiliki jasa besar untuk mendidik generasi penerus bangsa secara ikhlas dan serius.
 Anies Baswedan saat mengikuti istigasah kubra kiai kampung dan santri di Pondok Pesantren Darul Muttaqin Jatiprahu. (Foto: Adhar Muttaqin/detikJatim) |
"Kami berkeinginan untuk melakukan perubahan supaya kebijakan menjadi setara. Nah ini termasuk juga guru-guru madrasah diniah yang kalau swasta itu ada P3K, insyaallah nanti disiapkan programnya supaya meningkat kesejahteraannya," kata Anies Baswedan.
Tak hanya persoalan pendidikan, Anies juga menyoroti persoalan klasik di bidang pertanian, yakni terkait ketersediaan pupuk. Menurutnya, selama berkeliling di berbagai daerah di Indonesia hampir seluruh petani mengeluhkan persoalan pupuk.
"Jadi saya bilang insyaallah ini 100 hari pertama ada hal yang kita ingin bereskan soal pupuk buat petani-petani kita," jelasnya.
Anies menjelaskan persoalan pupuk petani bukan hal yang sulit untuk diselesaikan, namun pemerintah dinilai sengaja tidak mengambil langkah untuk menuntaskan persoalan pupuk.
"Cuman kedengarannya tidak ada tindakan apapun, padahal jumlah lahan pertanian kita tahu, betul tidak, dari situ kebutuhan pupuknya sudah tahu, wong tani itu sudah puluhan tahun," katanya.
"Ini bukan masalah sulit, cuma tidak diseriusi," imbuhnya.
(dpe/iwd)
