.webp)
KH Marzuki Mustamar mengaku belum menerima surat pemberhentian dirinya dari jabatan Ketua PWNU Jatim. Dia pun masih meragukan kebenaran kabar itu.
"Belum bisa komentar karena belum diberi surat resmi atau WA langsung dari PBNU. Sehingga itu benar apa nggak, kami tidak tahu. Bisa jadi PBNU menarik lagi keputusan itu, kami belum tahu," ujarnya di Malang, Kamis (28/12/2023).
Lantaran belum menerima surat resmi tentang pencopotan dirinya, Kiai Marzuki mengatakan dirinya tidak bisa berkomentar lebih banyak dan memilih menunggu kabar resmi dia terima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, kabar pencopotan dirinya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdatlu Ulama (PWNU) Jawa Timur muncul seiring beredarnya surat putusan resmi dari PBNU.
Dalam surat bernomor 274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023 itu PBNU memutuskan memberhentikan KH Marzuki Mustamar dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur.
Pencopotan itu disebut sudah sesuai dengan surat Nomor 26.C/A.II.04/09/2023 tanggal 17 Shafar 1445 H/3 September 2023 tentang perpanjangan masa khidmat dan perubahan susunan PWNU Jatim antarwaktu dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini.
Surat keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni pada 2 Jumadil Akhiroh 1445 H/16 Desembe4 2023 M.
Demi memverifikasi kabar tersebut, detikJatim berupaya menemui KH Marzuki Mustamar di Ponpes Sabilurrosyad Gasek, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
Berkaitan dengan keputusan pemberhentian KH Marzuki dari jabatan Ketua PWNU Jatim itu, PBNU buka suara. Ditegaskan pemberhentian itu tidak berkaitan dengan politik.
"Iya, benar diberhentikan," kata Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau akrab disapa Gus Fahrur kepada detikJatim.
Gus Fahrur menegaskan, pencopotan KH Marzuki tidak ada urusannya dengan Pilpres 2024. Di mana KH Marzuki diisukan mendukung salah satu paslon.
"Nggak ada kaitannya sama politik, dan bukan soal pilpres," tegasnya.
Pengasuh Ponpes Annur 1 Bululawang Malang ini menyebut, pemberhentian KH Marzuki Mustamar atas usulan dari Syuriah PWNU Jatim.
"Itu usulan dari syuriyah PWNU Jatim. Sudah ada beberapa surat peringatan (SP) kepada KH Marzuki sebelumnya," tegasnya.
(dpe/dte)
