.webp)
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 ke Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Wilayah Lamongan.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini mengatakan, penyerahan simbolis di ruang Command Center Pemkab Lamongan Lt.3 dijadikan momentum lebih awal menyusun perencanaan pembangunan dengan penggunaan anggaran tahun 2024.
Sebab akan menghasilkan pembangunan yang merata. Sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, perputaran keuangan di masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan penyerahan lebih awal akan menjadikan perencanaan lebih awal pula. Ketika perencanaan yang kita laksanakan lebih awal akan menghasilkan pembangunan merata yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pembangunan merata tentu akan mendukung kesejahteraan masyarakat," kata Pak Yes saat penyerahan secara simbolis, Kamis (21/12/2023).
Dana yang diamanatkan ke Lamongan dalam buku alokasi TKD 2024 senilai Rp 2,42 triliun telah diterima langsung Bupati Lamongan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 13 Desember 2023.
Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program nasional Presiden Joko Widodo dalam APBN 2024. Meliputi akselerasi pertumbuhan ekonomi, penekanan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, dan pengendalian stunting.
"Lamongan mengalami kenaikan anggaran, tahun 2023 mendapatkan 2,25 Triliun dan tahun 2024 mendapatkan 2,42 Triliun. Pemkab Lamongan harus mampu tertib dala perencanaan dan penggunaan anggaran untuk fokus pembangunan yang memiliki dampak kesejahteraan pada masyarakat," tuturnya..
Dia menyampaikan, Kota Soto tahun ini menduduki nilai A pada indeks pengelolaan keuangan daerah di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Lamongan masuk sebagai 10 besar daerah pengelola keuangan daerah terbaik di Indonesia.
Terlebih, saat ini penyerahannya dilakukan secara elektronis melalui aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sehingga dipastikan akuntabilitasnya terjaga dan juga efektif karena pelaksanaan lebih ringkas dari 12 tahap menjadi 4 tahap saja menggunakan aplikasi SAKTI.
"Penghargaan yang kami terima merupakan buah hasil dalam realisasi, dukungan, serta sinergitas seluruh pengguna anggaran di Kabupaten Lamongan dalam mengelola anggaran. Itu harus kita pertahankan," ungkapnya.
Sementara Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengungkapkan, belanja negara untuk satker Kementerian Negara/Lembaga di Lamongan tahun 2024 mencapai sebesar Rp 455,51 Miliar untuk 21 Satuan Kerja. Terdiri dari Belanja Pegawai Rp 244,82 Miliar, Belanja Barang Rp 206,77 Miliar, dan Belanja Modal Rp 3,92 Miliar.
"Kebijakan umum belanja TKD tahun 2024 mengarahkan kita semua untuk terus meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah," jelasnya.
Selain itu, kata Teguh, kebijakan umum belanja TKD tahun 2024 ini digunakan untuk harmonisasi belanja pusat dan daerah, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan TKD, meningkatkan efektivitas penggunaan TKD dalam mendukung program prioritas nasional.
"Juga untuk mendorong pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi, memperkuat kebijakan pengalokasian dan penyaluran TKD berdasarkan kinerja," tuturnya.
(dpe/fat)
