.webp)
Sejumlah investasi di Indonesia mengalami pertumbuhan di hampir semua sektor usaha dalam dekade terakhir, termasuk di kawasan perairan. Menhub RI Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah terus menggandeng dan menjalin kerja sama dengan swasta untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik.
Sebagai regulator, pihaknya bakal menggodok dan merealisasikan regulasi yang memudahkan pengusaha di tanah air.
"Seperti halnya INSA (Indonesian National Shipowners' Associa), ini adalah partner pemerintah yang sangat baik dan kooperatif, karena memberikan masukan-masukan. Memang, pemerintah dan swasta selalu berdampingan, kami selaku regulator selalu diminta oleh presiden untuk memberikan iklim investasi dan kerja yang bagus. Oleh karenanya, kita lakukan upaya-upaya pembuatan regulasi yang memudahkan," kata Budi kepada awak media di Surabaya, Jumat (15/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila di-manage dengan baik, Budi meyakini Indonesia akan punya 2 pelabuhan besar, yakni Priok dan Patimban Subang, Jabar yang akan lebih baik. Dengan begitu, kapal-kapal di atas 10 ribu kontainer bisa berada di sana.
Jika hal itu terjadi, sambung dia, maka ongkos logistik di Indonesia akan lebih murah.
"Regulasi yang memudahkan para pengusaha untuk bisa lebih optimal lagi seperti Azas Cabotage, nah ini ruhnya, kalau saya memberikan itu kepada pelayaran asing maka kesempatan berusahanya itu akan menjadi minus, itu contoh yang paling mendasar," ujarnya.
"Jadi, keinginan bagi maskapai luar untuk memiliki atau melakukan ekspansi, saya sarankan kalau mau ya harus bekerjasama dengan pelayaran di indonesia," imbuhnya.
Dilansir dari situs resmi Kemenhub RI, Azas Cabotage sendiri merupakan kegiatan angkutan dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional. Namun, dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.
Bagi pengusaha, penerapan azaz ini bertujuan melindungi kedaulatan negara (sovereign the country) dan memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional.
Di Indonesia, tujuan penerapan Asas Cabotage bagi pelayaran Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan serta terkait dengan mobilitas, interaksi sosial dan budaya bangsa Indonesia.
Budi berharap, ke depan punya visi bersama untuk menjadikan Indonesia memiliki hak laut yang lebih dominan di Asia Tenggara. Meski, hal itu dinilai tidak mudah.
"Ya memang tidak mudah karena posisinya di selatan, tapi kawasan Indonesia sangat besar sekali dan daerah belakangnya besar sekali sehingga memungkinkan untuk itu.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto menerangkan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi lebih baik. Menurutnya, swasta tidak hanya sebagai pendukung, tapi juga partner dan saling melengkapi.
"Untuk membentuk suatu kebijakan, kita harus duduk bersama-sama, apa yang diinginkan pemerintah sendiri kita jadi paham dan kementerian sendiri juga berusaha untuk melihat sebenarnya kepentingan dari pengusaha ini apa, karena kalau tidak akan dirombak lagi karena tidak jalan," jelasnya.
Salah satunya terkait tol laut. Carmelita menilai pihaknya telah menyampaikan hanya ada sedikit subsidi. Menurutnya, butuh subsidi yang lebih besar. Sebab, secara perlahan, pelayaran nasional bisa berjalan memenuhi kebutuhan semua daerah. Dengan begitu, pada akhirnya swasta tidak akan memerlukan subsidi lagi.
"Pada akhirnya pengusaha tidak mau juga kan disubsidi karena sudah bergerak bagus, sebisanya nanti priok ini kalau sudah penuh akan di-backup oleh Patimban tadi, sekarang persiapannya ke depan akan ada kontainer, pelabuhan penumpang, pariwisata, dan lain-lain," tuturnya.
Perihal azas cabotage, Carmelita menyatakan hal itu tidak hanya ada di Indonesia saja. Menurutnya, banyak negara-negara besar seperti China dan Amerika telah mereka menganut asas tersebut.
Namun, Carmelita menyatakan pihaknya tidak butuh pelayaran asing datang ke Indonesia.
"Karena mereka seperti pabrik, kalau investor pabrik di Indonesia, mereka kalau tidak nyaman atau cuannya sudah selesai tapi keluar dari Indonesia, tapi mesin, bangunan, sampai tanah masih ada. Nah, tapi kalau investor asing datang ke sini, mereka datang cuma ganti bendera aja, mereka bawa kapal sendiri, ambil market kita, nah kita dapat apa? kita tidak perlu itu," tutupnya.
Maka dari itu, ia berharap para pengusaha di bumi pertiwi bisa mempunyai kapal sebesar negara-negara maju seperti China dan Amerika. Pun dengan punya control plan jangka panjang.
"Kita harus jaga ini agar anggota kita menambah armada, untuk menjaga pulau-pulau yang ada, kalau diambil pelayaran asing masuk Indonesia, kalau ada tsunami seperti dulu mereka tidak mau, justru kapal-kapal kita yang membawa makanan-makanan ke daerah-daerah. Kapal dari Beijing itu besar sekali, sampai ratusan ribu ton, lalu kapal berteknologi tinggi dan kapal-kapal khusus. Nah, itu tantangan kita ke depan, tapi memang itu mahal sekali, itu investasi besar," tutupnya.
(hil/iwd)
