.webp)
Pelayanan buruk juru parkir (Jukir) di Kota Malang dikeluhkan warga melalui media sosial. Sehingga mendapat respons dari pihak kepolisian.
Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo mengaku sering mendapat aduan dari masyarakat, terkait buruknya pelayanan Jukir. Aduan soal Jukir tersebut disampaikan masyarakat melalui Medsos.
"Selama ini kami banyak mendapatkan aduan dari warga soal parkir. Aduan yang disampaikan terkait pelayanan Jukir yang tidak baik, seperti meminta tarif parkir tidak sopan hingga berkata kasar," ujar Anton pada Minggu (3/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat banyaknya aduan, Anton langsung menerjunkan anggotanya untuk mendatangi Jukir yang diadukan warga. Kedatangan petugas untuk memberikan imbauan kepada para Jukir.
"Anggota datang untuk memberikan imbauan. Mereka memberitahu kepada para Jukir bahwa warga itu tidak masalah membayar parkir, cuman kalau caranya meminta tidak sopan itu akhirnya orang enggan mau ngasih," kata Anton.
Sejauh ini, anggota Polsek Lowokwaru sudah mendatangi beberapa tempat parkir yang kerap diadukan warga karena pelayanan Jukir kurang baik. Seperti di Kelurahan Mojolangu, Merjosari, Jatimulyo hingga Tlogomas.
"Seperti kemarin, Sabtu (2/12) itu ada dua tempat parkir yang didatangi petugas. Pertama di salah satu apotek yang tidak jauh dari Polsek Lowokwaru dan Mie Gacoan di Tlogomas," terangnya.
Petugas kepolisian hanya bisa memberikan imbauan kepada para Jukir, karena kewenangan dalam penanganan parkir berada di tangan Pemkot Malang, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.
"Semisal Jukir-jukir yang pernah kita imbau itu tetap berperilaku buruk atau tidak ada perubahan, maka akan kita sarankan kepada Dishub untuk melakukan penindakan. Salah satu contohnya pencabutan KTA," terangnya.
Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir, pelayanan buruk Jukir di Kota Malang banyak dikeluhkan warga. Banyak yang menumpahkan unek-unek dan pengalaman mereka mendapat pelayanan buruk dari Jukir melalui media sosial.
Mulai dari Jukir yang tidak sopan saat meminta uang parkir, tidak memberikan pelayanan semestinya seperti membantu mengeluarkan motor atau menyeberangkan pengendara, penarikan uang parkir tidak sesuai aturan, hingga memungut biaya meski warga menjaga motornya sendiri.
(sun/iwd)
