.webp)
Muhammadiyah kembali memberikan anggota kehormatan kepada capres yang mengikuti Dialog Terbuka. Kali ini anggota kehormatan diberikan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut pihaknya telah memberikan anggota kehormatan kepada capres-cawapres yang menghadiri acara dialog terbuka, kecuali Gibran Rakabuming.
Ini karena cawapres nomor urut 2 itu tak datang menemani Prabowo saat dialog terbuka yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Gibran sendiri tak bisa hadir di acara Dialog Terbuka di UMSurabaya karena menghadiri acara Ponpes Amanatul Ummah di Mojokerto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita memberikan anggota kehormatan kepada Pak Anies dan Gus Muhaimin dan juga kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan kepada Pak Prabowo. Seandainya datang, kita juga berikan kepada Mas Gibran," kata Mu'ti di Gedung At-Tauhid Tower UMSurabaya, Jumat (24/11/2023).
Mu'ti menambahkan anggota kehormatan itu diberikan oleh Muhammadiyah kepada tokoh-tokoh yang memiliki komitmen dan integritas, serta memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah.
"Kami berharap dengan diberikannya anggota kehormatan untuk Pak Prabowo, mudah-mudahan komunikasi politik antara Muhammadiyah dengan beliau, lalau terpilih menjadi presiden, atau kalau pun tidak terpilih menjadi presiden tetap terjalin dengan baik," terangnya.
"Karena beliau dan para tokoh yang saat ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pemimpin bangsa yang InsyaAllah memiliki rekam jejak dan komitmen yang sama memajukan umat dan bangsa sesuai dengan reputasi dan prestasi yang telah beliau tunjukkan saat ini," imbuh Mu'ti.
Mu'ti lalu menyayangkan Gibran tak bisa menghadiri Dialog Terbuka di UMSurabaya. Meski demikian, ia bisa memaklumi dengan padatnya agenda putra pertama Presiden Jokowi itu.
"Eman-eman sebenarnya, kami sebenarnya sangat menyayangkan tapi itu semua sudah kita berikan kesempatan sudah kita berikan ruang bahkan jadwal pun kita sepakati untuk kita sesuaikan, tapi kalau sudah tidak datang its beyond your authority, sudah di luar otoritas kita," ujarnya.
Ia juga menyadari, saat ini sudah mendekati masa kampanye. Jadi mengundang Gibran pada masa kampanye, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU dan Bawaslu.
"Misalnya Mas Gibran akan berdialog dengan Muhammadiyah, kami akan harus komunikasi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kalau sekarang memang belum masa kampanye. jadi kami menyelenggarakan dialog publik ini di kampus sebagai bagian dari dialog dan kajian ilmiah atas visi misi yang ditawarkan," tandas Mu'ti.
(abq/fat)
