Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi acara Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka Minggu (19/11). Anies menyebut pemerintah harus berkomitmen soal netralitas.
"Ya, itu ujian bagi pemerintah yang memiliki komitmen tentang netralitas," kata Anies di acara Diskusi & Diseminasi Mahasiswa Mendebat Capres-Cawapres di DBL Arena Surabaya, Rabu (22/11/2023).
Anies lalu menyebut jika ada pelanggaran netralitas dibiarkan, maka akan menjadi penyimpangan berulang dan lebih meluas lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika ada penyimpangan dan dibiarkan, maka itu menjadi sebuah preseden yang buruk," ujarnya.
"Kalau ada pelanggaran atas netralitas dibiarkan maka akan makin meluas," imbuhnya.
Sebaliknya, jika pelanggaran netralitas ditindak maka akan terjaga. Untuk itu, Anies menyebut pemerintah saat ini tengah mendapat ujian terkait netralitasnya.
"Tapi bila ada tindakan, bila ada pendisiplinan maka netralitas itu terjaga, jadi ini adalah ujian untuk pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.
"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11).
Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.
"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.
(abq/iwd)