.webp)
Dalam forum pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024, Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan harus meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerja melalui inovasi terfokus.
Hal tersebut disampaikan saat masing-masing juru bicara perwakilan fraksi di DPRD Kabupaten Lamongan memberikan pandangan umum saat Rapat Paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (16/11).
"RAPBD Kabupaten Lamongan tahun 2024 merupakan instrumen perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Afandi dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat Pemkab Lamongan harus meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerjanya melalui inovasi memfokuskan tujuh sektor yang diprioritaskan dalam RAPBD 2024.
Adapun tujuh sektor yang dimaksud, antara lain infrastruktur, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian serta politik.
Pihaknya menilai hal itu dapat mendorong Kabupaten Lamongan mencapai misi pembangunan 2024, yakni aktivasi ekosistem perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Ali dan anggotanya juga menyatakan setuju mengenai realisasi sektor infrastruktur, seperti jalan-jalan yang masih mengalami kerusakan baik sedang maupun parah.
Selain dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, realisasi sektor infrastruktur secara tidak langsung dinilai dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain Ali, Juru Bicara FPNRI Naim juga mengutarakan pendapatnya. Ia berharap adanya peningkatan pendapatan tahun anggaran 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp 3.450.038.231.950, atau mengalami peningkatan sebesar 6,6 persen dari proyeksi pada APBD murni tahun anggaran 2023.
Naim menilai hal tersebut dapat memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi baik pengembangan UMKM maupun pengembangan ekonomi kreatif.
"Pemkab Lamongan harus dapat menyesuaikan pembangunan dengan budaya kerja atau penggunaan teknologi digital dalam setiap agenda kegiatan, sebagai salah satu upaya meningkatkan city branding daerah dalam pemasaran setiap program daerah," harapnya.
Kemudian, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Nor Fathonah turut menyampaikan masukannya. Ia mengungkapkan apresiasi kepada Pemkab Lamongan atas meningkatnya pelayanan kesehatan.
"Apresiasi diberikan penuh dalam pemberian pelayanan kesehatan maksimal, terutama yang saat ini kita bahas adalah RSUD untuk masyarakat pantura," katanya.
Ia pun menyampaikan terkait dengan keberlanjutan pembangunan RSUD Brondong agar segera menyelesaikan proses peralihan status lahan Perhutani menjadi aset Pemkab Lamongan, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
"Kami meminta agar segera menyelesaikan segala proses agar keberlanjutan pembangunan dapat segera terselesaikan," tuturnya dihadapan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang turut hadir dalam kegiatan ini.
(ega/ega)
