.webp)
Sejumlah Fraksi DPRD Hadiri Rapat Paripurna di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Lamongan. Rapat ini dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024.
Dalam kegiatan tersebut, tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan memberikan tanggapan untuk melanjutkan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2024.
Turut hadir dalam rapat paripurna ini antara lain Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Afandi, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Imam Fadli, Juru Bicara FPNRI Naim, serta Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat Nor Fathonah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali Afandi menyampaikan fraksi partainya berpendapat Pemkab Lamongan harus meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerjanya melalui inovasi dengan memfokuskan 7 sektor. Hal ini antara lain infrastruktur, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan politik yang diprioritaskan dalam RAPBD 2024.
Ia mengungkapkan hal ini agar mampu mencapai misi pembangunan 2024 yakni aktivasi ekosistem perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"RAPBD Kabupaten Lamongan tahun 2024 merupakan instrumen perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Ali Afandi dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).
Ia juga mengungkapkan pihaknya setuju mengenai realisasi sektor infrastruktur, seperti jalan-jalan yang masih mengalami kerusakan baik sedang maupun parah. Selain mendukung mobilan kelancaran kegiatan masyarakat, juga secara tidak langsung dampaknya pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Imam Fadli menyampaikan tentang terjadinya fluktuasi pendapatan daerah yang stagnan. Menurutnya, PAD perlu dikalkulasi dengan cermat dan realistis serta disesuaikan dengan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga bisa mencapai secara maksimal.
Ia pun mengatakan hal tersebut dapat diwujudkan melalui 5 poin langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Sementara itu, Juru Bicara FPNRI Naim berharap adanya peningkatan pendapatan tahun anggaran 2024 yang diproyeksikan sebesar 3 triliun 450 miliar 38 juta 231 ratus 950 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 6,6% jika dibandingkan dengan proyeksi pada APBD murni tahun anggaran 2023.
Menurut Naim, hal tersebut memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi baik pengembangan UMKM maupun pengembangan ekonomi kreatif.
"Pemkab Lamongan harus dapat menyesuaikan pembangunan dengan budaya kerja atau penggunaan teknologi digital dalam setiap agenda kegiatan, sebagai salah satu upaya meningkatkan city branding daerah dalam pemasaran setiap program daerah," harapnya.
Di sisi lain, Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat Nor Fathonah juga menyampaikan tanggapannya terkait RAPBD tahun 2024. Ia memberikan masukan di sektor kesehatan terkait dengan keberlanjutan pembangunan RSUD Brondong agar segera menyelesaikan proses peralihan status lahan Perhutani menjadi aset Pemkab Lamongan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
Selain itu, Nor Fathonah juga mengingatkan untuk di sektor pendidikan Lamongan, supaya mengambil kebijakan pada sekolah-sekolah yang perlu dilakukan penggabungan atau merger.
"Apresiasi diberikan penuh dalam pemberian pelayanan kesehatan maksimal, terutama yang saat ini kita bahas adalah RSUD untuk masyarakat pantura. Kami meminta agar segera menyelesaikan segala proses agar keberlanjutan pembangunan dapat segera terselesaikan," tuturnya.
(ega/ega)
