.webp)
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih juara 3 nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dalam kategori Instansi Terbaik dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Tingkat Kabupaten Tahun 2023.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kemenkominfo RI kepada Pemkab Bojonegoro yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro saat Rapat Koordinasi Nasional Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional di Jakarta, (17/10).
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nanang Dwi Cahyono berterima kasih kepada Kemenkominfo RI atas perolehan penghargaan yang diraih oleh Pemkab Bojonegoro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya ini merupakan sebuah kehormatan bagi Pemkab Bojonegoro dan menjadi pemicu untuk lebih semangat dalam memberi pelayanan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10/2023).
Penghargaan tersebut juga merupakan salah satu indikator yang membuktikan Kabupaten Bojonegoro telah memanfaatkan SPLP dengan baik.
Diketahui, SPLP sendiri merupakan salah satu infrastruktur SPBE yang berfungsi sebagai perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
Sementara itu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Bambang Dwi Anggono menjelaskan Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Kemenkominfo RI.
Melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah kepada Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Pelayanan Aplikasi Informatika Pemerintahan menjadi Pembina dalam bidang e-Government SPBE serta menjadi penanggung jawab SPBE terutama untuk domain infrastruktur domain aplikasi.
"Rakornas ini merupakan ajang kolaborasi pusat dengan daerah dalam membangun bersama. Saya berharap dapat membangun sinergisitas nasional yang harmoni antara pusat dengan daerah,"ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nezar Patria menjelaskan perkembangan transformasi digital mendorong penyediaan layanan pemerintahan yang lebih efisien berbasis teknologi digital. Di samping itu, kolaborasi dan sinergi pun menjadi kunci dalam penerapan SPBE.
"Kementerian Kominfo siap berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan stakeholders terkait dalam penyelenggaraan SPBE dan menghadirkan kebijakan penunjang pelaksanaan SPBE sesuai koridor hukum yang berlaku,"pungkasnya.
Sesuai dengan amanat Perpres, SPBE harus dilaksanakan dengan mengedepankan beragam prinsip, antara lain meliputi keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, serta interoperabiltas. Dengan hal ini, kolaborasi dan sinergisme tentu menjadi kunci dalam implementasi SPBE yang terpadu.
(ega/ega)
