.webp)
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Penjabat (Pj) bupati/wali kota di Provinsi Jawa Timur. Salah satunya Penjabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Madiun.
Khofifah memuji prestasi yang ditorehkan oleh Bupati Madiun Purnatugas, di antaranya pencairan dana desa tercepat tingkat nasional dan program KPBU APJ (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Alat Penerangan Jalan).
"Program KPBU APJ ini, Pak Bupati Madiun purnatugas (Ahmad Dawami) sering bercerita ke saya. Dan saya juga tahu dari pejabat di Jakarta dan ternyata itu luar biasa," ungkap Khofifah dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berpesan kepada Pj. Bupati Madiun agar format intervensi pedesaan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun yang dijadikan referensi dan kurikulum oleh Kementerian Pedesaan dijaga dengan baik.
Dengan prestasi itu, lanjut Khofifah, tidak heran Kabupaten Madiun menjadi daerah yang mendapat penghargaan berturut-turut dari pemerintah. Khususnya dalam pelaksanaan maupun pencairan dana desa tercepat.
Terkait prestasi pencairan dana desa ini, Pj. Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto menegaskan jika hal tersebut tentunya bagian yang harus tetap dilanjutkan, karena ini langkah positif dalam rangka memanfaatkan waktu seawal mungkin agar anggaran di APBD segera terserap dan digunakan oleh pihak desa.
"Jadi mekanisme ini sudah jalan sebagaimana tahun-tahun lalu, saya kira tidak ada permasalahan dan tetap kita lanjutkan," tandasnya.
Dalam pelantikan yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Minggu (24/9), Khofifah pun berterima kasih kepada bupati/wali kota purna tugas lainnya yang telah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Saya ucapkan terima kasih dan itu semua berkat kerja keras dari bupati dan wali kota di Jatim terutama para kepala desa," tuturnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menegaskan prestasi terkait pencairan dana desa ini akan tetap dilanjutkan. Sebab hal tersebut merupakan langkah positif dalam rangka memanfaatkan waktu seawal mungkin agar anggaran di APBD segera terserap dan digunakan oleh pihak desa.
"Jadi mekanisme ini sudah jalan sebagaimana tahun-tahun lalu, saya kira tidak ada permasalahan dan tetap kita lanjutkan," tandasnya.
Tontro mengatakan pihaknya akan memanfaatkan sisa waktu tahun 2023 ini sebaik mungkin. Salah satunya terkait anggaran untuk pemenuhan pengentasan kemiskinan sebagaimana arahan Presiden RI terkait kemiskinan ekstrem maupun masalah stunting.
"Di tahun 2023 ini, kita alokasi sejumlah dana untuk jaminan kesehatan khusus untuk keluarga miskin di Kabupaten Madiun, ini langkah percepatan kita," ujarnya.
Ia pun mengaku akan terus mendorong inovasi pertanian, mengingat Kabupaten Madiun menjadi salah satu lumbung padi nasional.
Menurutnya, ketersediaan pangan harus terus dipelihara, sehingga sarana prasarana produksi harus terus diperhatikan. Selain itu, ketersediaan air juga harus diperhatikan dalam rangka menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Madiun.
Sebagai informasi, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini ditandai dengan penyematan tanda pangkat dan jabatan oleh Gubernur Jawa Timur. Serta penyerahan memori jabatan dari bupati/wali kota purnatugas kepada Pj. bupati/wali kota sekaligus penandatanganan pakta integritas yang disaksikan oleh para pejabat eselon Pemprov. Jatim, Forkopimda, pimpinan OPD, dan keluarga dari 12 bupati/wali kota purnatugas maupun Pj. bupati/wali kota yang dilantik.
(ncm/ncm)
