.webp)
Dugaan korupsi yang diselidiki KPK itu terkait pengadaan software pengawasan kondisi TKI di luar negeri pada 2012 yang menyeret nama Muhaimin Iskandar. Saat itu Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja RI.
Dosen ilmu politik Universitas Airlangga Kacung Marijan menyebutkan apa yang sedang terjadi ini adalah politik saling kunci memanfaatkan institusi anti rasuah.
Politik serupa menjelang tahapan Pilpres ini sempat terjadi pada partai NasDem dengan menjerat kadernya Johny G Plate. Juga terhadap kader PDIP Ismail Thomas.
Kacung menyebutkan bahwa politik saling kunci ini lazimnya dimulai dari laporan perseorangan maupun organisasi. Karena menurutnya KPK tidak bisa secara spontan bertindak memanggil seseorang tanpa sebab.
"KPK juga kan tergantung laporan masyarakat. Jadi kemungkinannya ada orang atau kelompok yang memang mengetahui itu kemudian memakai KPK sebagai instrumen untuk mengunci," kata Kacung kepada detikJatim, Selasa (5/9/2023).
Dalam pengamatannya, cara ini dilakukan untuk men-down grade atau menurunkan elektabilitas figur orang maupun partai politiknya. Menurutnya, aksi ini justru bisa menjadi pelajaran berharga bagi Cak Imin.
"Kuncinya sebenarnya, ini pelajaran bagi para politikus. Aktor-aktor politik bahwa harus melakukan sesuatu yang baik. Kalau misalnya tidak melakukan apa-apa, melakukan politik bersih, tidak perlu takut," katanya.
Dalam kasus Cak Imin, deklarasi Sabtu lalu tentunya menjadi manuver politik yang diharapkan bisa menyokong suara Anies Baswedan dengan harapan bisa menyedot ceruk suara Nahdliyin dari PKB.
Kacung menambahkan bahwa duet Anies dan Cak Imin ini tentunya potensial untuk mengerek elektabilitas figur tokoh dan partai keduanya sebelum kemunculan lagi kasus tahun 2012 oleh KPK.
"Kalau misalnya pemeriksaan Cak Imin itu bersih dan nggak ada kaitannya, ya, saya kira nggak terlalu mengurangi elektabilitas Cak Imin dan upaya downgrade tadi gagal. Kecuali, ternyata ada bukti kuat Cak Imin terlibat. Apalagi sampai tersangka, itu soal lain lagi," ujar Kacung.
Kacung menilai bahwa pemanggilan oleh KPK yang cukup mendadak usai deklarasi capres-cawapres itu tentu saja sudah diperhitungkan oleh Cak Imin. Karena panggilan KPK serupa bukan yang pertama kalinya.
"Saya kira Cak Imin sudah memperhitungkan. Ini bukan yang kasus baru. Saya kira Cak Imin akan menyatakan 'wong aku tidak terlibat, ya udah jalan aja' kan gitu. Kecuali kalau dia terlibat, mungkin tidak akan terus," pungkasnya.
(dpe/iwd)
