.webp)
Kata SBY, ada menteri aktif jajaran kabinet Presiden Jokowi yang intens melakukan lobi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut bahwa menteri itu mengajak Demokrat untuk membentuk koalisi baru.
"Kita juga tahu, seorang menteri, menteri masih aktif dari kabinet kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," kata SBY di Cikeas, Jawa Barat dilansir dari detikNews, Jumat (1/9/2023).
Bahkan SBY mengaku mendengar inisiatif menteri tersebut untuk mengajak Demokrat telah diketahui oleh Pak Lurah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan," kata SBY.
SBY lantas menyinggung adanya dalang yang menggerakkan manuver politik, salah satunya terkait pasangan koalisi capres-cawapres. Namun SBY mengaku tidak mengetahui dalang yang dimaksud.
"Dari semua hal yang sudah kita tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya katakan, saya pribadi tertarik dengan informasi yang lain," tuturnya.
"Katanya, semua gerakan, manuver, proses politik yang ingar-bingar yang berhubungan dengan pasangan koalisi capres dan cawapres katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa, katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk menjalankan. Informasi," sambungnya.
Kepala Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan hal senada saat ditemui di gedung DPR, Jakarta. Dia menjawab pertanyaan apakah ada invisible hand setelah Paloh bertemu dengan Jokowi.
"Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin, sangat mungkin. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan yang Maha Kuasa," ujarnya.
Menurutnya, ada kondisi yang berubah begitu cepat belakangan ini, termasuk soal keputusan duet Anies-Cak Imin. Dia menduga ada keterkaitan bila memang dihubungkan dengan pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi.
"Tetapi, kalau mau dihubung-hubungkan, ya tentu pertama memang ada kasus hukum begitu menukik, kemudian akan ada kasus hukum tambahan, tetapi berhenti setelah Pak Surya Paloh ketemu dengan Presiden, dan kemudian setelah itu ketemu kami juga jarang ketemu dan terakhir tanggal 24 Agustus ketemu dan kemudian ada keputusan lain," ujar Herman.
"Kemarin kan ketemu lagi melaporkan katanya terhadap koalisi yang dibangunnya dan menetapkan capres-cawapresnya. Ya kalau mau dihubung-hubungkan, ya pasti ada hubungannya. Sangat erat," sambungnya.
Meski begitu, Herman tidak bisa memastikan kebenaran terkait sosok dalang di balik keputusan duet itu. Namun, melihat kejadian ini, dia menduga ada sosok di balik keputusan duet Anies-Cak Imin yang bermain peran.
"Bahwa memang ada mastermind di belakang apa keputusan hari ini ada mastermind yang tentu kita juga tidak bisa menuduh serta-merta. Tetapi, kalau dihubung-hubungkan, jelas bahwa terindikasi ada yang memang memainkan peran untuk bisa mempersiapkan siapa capres, siapa cawapres, dan mungkin saja jangan AHY," kata Herman.
"Ini mungkin saja terjadi, tetapi secara norma tentu kami ingin menyampaikan sesungguhnya ada pengkhianatan dalam koalisi mau tidak mau kami tentu harus membangun koalisi lain, kalau nanti keputusan majelis tinggi untuk tidak bersama-sama dengan koalisi perubahan," pungkasnya.
(dpe/dte)
