.webp)
Bacapres Anies Baswedan sowan ke kediaman ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin) atau Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang. Anies meminta doa restu. Kunjungan Anies Baswedan ini disebut menjadi sinyal duet Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024.
Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah menyambut baik hal ini. Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyatakan, kader PKB ingin Muhaimin ada di kertas suara pada Pilpres 2024 nanti, bukan hanya sebagai partai pengusung dan timses.
"Sejak awal seluruh kader PKB menginginkan Gus Muhaimin harus berangkat. Karenanya PKB berkoalisi untuk bisa mengantarkan ketum di capres atau cawapres, suara PKB separuh lebih loh. Ya wajar dong kalau ambil posisi di capres atau cawapres," kata Anik saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (1/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anik mengatakan, saat ini sudah waktunya Cak Imin menjadi policy maker atau pembuat kebijakan. Bukan hanya sebagai partai pendukung atau pendukung pemerintah saja.
"Lha masak hanya jadi pendukung. PKB itu 10,6%, itu suara kepercayaan masyarakat tentu harus kita perjuangkan untuk bisa melakukan perubahan lebih cepat dan lebih maju untuk Indonesia. Ya harus pegang kekuasaan, tidak hanya pendukung. PKB sudah capek hanya mendukung pemerintahan selama ini, sudah waktunya ketua umum kami untuk menjadi policy maker (pembuat kebijakan)," imbuh Caleg DPRD Jatim Dapil Jatim II (Sidoarjo) ini.
Sementara terkait Anies Baswedan yang sengaja sowan ke ibunda Muhaimin Iskandar untuk meminta restu untuk menggandeng Cak Imin, Anik menilai ini merupakan hal yang baik.
"Saya pikir itu baguslah (yang dilakukan Anies sowan ke ibunya Cak Imin). Ibaratnya orang mau jadi manten, minta doa restu pada para tokoh, kiai, bu nyai sembari ngalap barokah," kata Anik.
Meski sudah sowan dan meminta restu ke ibunda Cak Imin, Anik menyebut PKB masih perlu membahas terkait perjodohan Anies-Cak Imin.
"Ya kalau Anies sowan ke berbagai ponpes di Jatim itu bagus dan sah-sah saja. Apalagi semua kan masih cair, karena belum ada yang melakukan deklarasi paket capres-cawapres sehingga semua masih sangat dimungkinkan berubah, dan harus dibahas terlebih dahulu," tandasnya.
(hil/fat)
