.webp)
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja (kunker) di Surabaya. Dalam kunker-nya di Surabaya, Ma'ruf Amin hadir sebagai pembicara dalam acara Sarasehan Ekonomi, Keuangan Syariah serta Peresmian Zona Kuliner Halal, Aman, Sehat ITS Surabaya di Hotel Sheraton Surabaya.
Ma'ruf melakukan tanya jawab dengan sejumlah audiens dari Kemenag, ormas islam, hingga perwakilan pemerintah daerah di Jawa Timur. Pada momen tersebut, Ma'ruf menyentil sejumlah kepala daerah yang belum membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
KDEKS sendiri merupakan pembantu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di daerah. Diketahui, KDEKS di provinsi lain dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jawa, kecuali Jawa Barat ya, seluruhnya (sudah membentuk KDEKS), ini yang telat Jawa Barat ya. Sibuk, soalnya mau jadi capres-cawapres," kata Ma'ruf, Rabu (30/8/2023).
Ma'ruf menegaskan perlunya KDEKS sebagai kepanjangan dari KNEKS di daerah.
"Jadi kenapa itu kita buat? Selain KNEKS kita buat KDEKS. Itu karena untuk menggerakkan KNEKS di daerah harus ada lembaga penggerak. Maka itu gubernur dan wagub yang memimpin supaya bisa menggerakkan itu," tegasnya.
Menurut Ma'ruf, saat ini di Indonesia sudah ada 22 KDEKS yang sudah didirikan provinsi. Salah satunya di Jawa Timur (Jatim).
"Hampir semua daerah Sumatra itu sudah dan akan masih menyusul Insyaallah (daerah lainnya)," jelasnya.
Ma'ruf ingin adanya KDEKS bisa menyinergikan potensi ekonomi syariah di daerah dengan lembaga perbankan dan keuangan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Saya minta di daerah semua kelembagaan di daerah dikoordinasikan untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi kolaborasi itu penting," tegasnya.
KNEKS sendiri, lanjut Ma'ruf, memiliki tugas untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Mantan Ketum MUI ini ingin KDEKS yang sudah terbentuk untuk terus bekerja menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah di setiap daerah.
"Alhamdulillah ini satu mesin penggeraknya kita bangun dari pusat sampai ke daerah. Tinggal nanti jangan sampai mesinnya tidak hidup," katanya
Maruf melanjutkan, KNEKS juga siap membantu KDEKS jika menemui kendala dan masalah. Ia ingin pengurus di daerah melaporkannya secara tertulis.
"Jadi kalau ada masalah saya minta ditulis disampaikan ke KNEKS, di sana ada manajemen eksekutif itu ada yang menangani," tukasnya.
(dte/dte)
