Budiman Sudjatmiko terancam dipecat dari PDIP setelah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai capres. Padahal, Budiman telah lama berperan di PDIP.
Sebagai informasi, melansir detikNews, Budiman adalah aktivis Partai Rakyat Demokratik. Dia mendeklarasikan partai itu pada 1996.
Dia sempat divonis 13 tahun penjara di masa Orde Baru karena dinilai menjadi dalang insiden 27 Juli 1996. Dia jalani hukuman 3,5 tahun karena dapat amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai bebas dari penjara berkat amnesti Gus Dur, Budiman sekolah ke Inggris. Pada 2004, Budiman dan sejumlah aktivis lainnya menyatakan diri masuk PDIP.
Saat itu, para aktivis yang masuk PDIP adalah Rahardjo Waluyo Jati (PRD), mantan Ketua Pijar Haikal, Akuat Supriyanto, Beathor Suryadi, Masinton Pasaribu (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) dan Sinyo (Gerakan Bersama Rakyat).
Dalam situsnya, Budiman menanggapi pandangan bahwa dirinya telah berubah, dari yang semula aktivis kemudian berlabuh ke partai besar, masuk DPR pula.
"Banyak orang menyangka bahwa Budiman Sudjatmiko telah berubah dan melupakan idealismenya. Saya berpolitik dengan visi dan berpijak pada realita yang ada. Tapi saya percaya, bahwa dalam kehidupan politik kita, keberanian, kesederhanaan, dan solidaritas akan membuat banyak hal yang baik menjadi mungkin," tutur Budiman saat itu.
Budiman lolos menjadi anggota DPR dari PDIP pada 2009 dan 2014. Kala itu Budiman merupakan inisiator dan pimpinan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa.
Budiman juga menjadi salah satu tokoh yang mendapat penghargaan sebagai pejuang UU Desa dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi).
Di Pemilu 2019, Budiman tidak lolos ke parlemen. Dia pernah mengatakan sebenarnya dia sudah tidak berniat mencalonkan lagi jadi wakil rakyat karena sudah dua kali duduk di DPR.
Budiman Terancam Dipecat
Kini, Budiman terancam dipecat dari partai karena aksinya deklarasi dukungan Prabowo sebagai capres padahal PDIP sudah punya calon yang diusung sebagai capres yakni Ganjar Pranowo.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sanksi itu akan diumumkan DPP PDIP besok. Hasto mulanya menyebut kubu pro-Prabowo membajak kadernya, Budiman.
Menurutnya, kubu Prabowo justru membuktikan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi Pilpres 2024 dengan pembajakan kader tersebut.
"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Minggu (20/8/2023).
"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," lanjut Hasto.
Hasto memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan Prabowo dan Budiman itu di Provinsi Jawa Tengah. Hasto mengatakan aksi yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid.
Dia mengungkit kejadian di Pemilu 2019 saat kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo, yang merupakan tempat asal Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, tindakan itu justru membuat semangat dan militansi kader pendukung PDIP makin besar.
"Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto.
Soal Budiman, Hasto memastikan akan memberikan sanksi disiplin tegas. Hasto mengatakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan mengumumkan sanksi terhadap Budiman besok.
(dpe/fat)