.webp)
Kekuatan anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya 2024 turun menjadi Rp 10,8 triliun. Padahal APBD 2023 sebesar Rp 11,2 triliun.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengakui untuk kota sebesar Surabaya nilai RAPBD 2024 memang kurang dari ideal. Menurutnya ini adalah upaya penyeimbangan.
"Sebenarnya untuk kota sebesar Surabaya idealnya lebih besar dari itu. Namun kami sesuaikan pendapatan dengan belanja. Kami seimbangkan antara pendapatan dan belanja," kata Adi, Selasa (8/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
APBD 2024 nantinya akan tetap difokuskan pada beberapa sektor strategis. Seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Skala prioritas belanja untuk pendidikan sebesar 20% itu sesuatu perintah konstitusi. Sedangkan tahun lalu plafon anggaran kita untuk pendidikan sebesar 21%," ujarnya.
Pendidikan di tingkat SD dan SMP akan dicover oleh APBD ditambah partisipasi masyarakat.
"Plafon anggaran kesehatan dimaksimalkan di atas angka 20%. Sedangkan infrastruktur ditujukan kepada perbaikan saluran air, penerangan jalan umum, pembenahan balai RW sebagai tempat pelayanan publik," katanya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony mengatakan penurunan RAPBD 2024 bisa menimbulkan asumsi di masyarakat. Khususnya soal kemampuan pemkot.
"Penurunan anggaran ini tidak kami lihat sebagai bentuk ketidakmampuan pemkot. Kadang orang melihat APBD menurun berarti kinerja pemkot turun. Orang berasumsi seperti itu. Ini nggak. Diturunkan karena penetapan target kemarin terlalu optimistis," ujar Thony kepada detikJatim.
Thony menjelaskan pada saat APBD 2023 ditetapkan Rp 11 triliun karena melihat sumber perekonomian masyarakat masih belum berjalan normal pasca pandemi COVID-19.
Jika RAPBD 2024 dipatok angka yang tinggi, maka akan ada peningkatan pendapatan daerah dari beberapa aspek.
"Kami mencoba rasional saja dalam batas angka kemampuan belanja pemerintah tercukupi, pembangunan yang sifatnya masih bisa dialokasikan, masyarakat tidak terbebani, maka kami tentukan angka segitu dengan optimisme intensifikasi beban PBB masyarakat yang masih banyak menunggak. Penurunan menyesuaikan pendapatan 2023. Kami melihat angka realistis kongfigurasi itu," jelasnya.
Ada pun beberapa hal yang dikurangi di APBD Surabaya 2024 salah satunya berkaitan dengan pembangunan yang bersifat bukan prioritas.
"Sekarang ini prioritas kami pada penyelesaian banjir, pembangunan gedung yang tidak diperlukan itu dipangkas. Untuk revitalisasi bangunan sekolah yang krusial masih tetap dialokasikan," ujarnya.
Pengesahan RAPBD sendiri belum dilakukan oleh DPRD dan Pemkot Surabaya. Masih ada tahapan selanjutnya hingga benar-benar ditetapkan.
"Angka sudah ditetapkan bersama, tapi masih ada tahapan lanjutan. Ini penetapan angka besar, nanti angka masih akan dibicarakan lagi, dapat dari mana, potensinya berapa," pungkasnya.
(dpe/iwd)
