.webp)
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal munculnya narasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Muzani menganggap isu tersebut merupakan isu musiman yang kerap muncul menjelang pemilihan presiden (pilpres).
Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad satu suara dengan pernyataan Muzani. Menurut Sadad, menggoreng isu HAM untuk menyerang Prabowo sudah tidak relevan saat ini.
"Sudah tidak relevan, nggak laku dimunculkan sudah berapa kali pilpres dan muter-muter itu saja. Isu yang kebenarannya tidak jelas dan hanya berniat men-down grade sosok Pak Prabowo," kata Sadad saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (24/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus yang akrab disapa Gus Sadad itu menyarankan pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan Prabowo bisa memakai kampanye yang positif.
"Sudah eranya kampanye kreatif, kampanye positif. Narasi kebencian diganti narasi persaudaraan. Ini sudah tahun 2023, masyarakat Indonesia sangat cerdas dan objektif dalam memilih figur pemimpinnya," jelasnya.
"Tidak ada gunanya pendukung di bawah saling menjatuhkan. Tujuan capres-capres yang ada saat ini juga demi memajukan Indonesia di masa yang akan datang. Mari sebarkan narasi positif, satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit," lanjutnya.
Gus Sadad menambahkan, tren Prabowo saat ini sedang naik dan berada di puncak. Dirinya menganggap narasi-narasi negatif menyerang Prabowo hal yang wajar.
"Ya wajar, makin di atas anginnya makin kencang. Semakin disudutkan, tren Pak Prabowo semakin naik," tandasnya.
Sebelumnya diketahui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal munculnya narasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Muzani menganggap isu tersebut merupakan isu musiman yang kerap muncul menjelang pilpres.
"Ya itu, kan, HAM HIM HUM HEM HOM muncul 5 tahunan. Jadi kalau kita, sudah tahu kapan isu itu akan muncul. Itu adalah isu lama yang selalu direproduksi," kata Muzani usai acara konsolidasi partai di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu (23/7/2023).
(hil/dte)
