.webp)
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menginstruksikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayahnya selalu di-update agar bantuan dari pemerintah lebih tepat sasaran. Sebab kondisi kesejahteraan masyarakat bisa berubah dengan cepat.
Instruksi tersebut disampaikan Ikfina dalam sosialisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2023 yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Sosialisasi berlangsung di Kantor Kecamatan Mojosari.
"Kondisi kesejahteraan masyarakat bisa berubah sangat cepat. Jadi, tolong pendataan ini dilakukan sebaik mungkin dan selalu di-update," tegasnya kepada para peserta sosialisasi dalam rilis yang diterima detikJatim, Kamis (13/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini meminta petugas pendataan mengecek ulang data kemiskinan di DTKS yang sudah ada. Sehingga warga yang tidak layak menerima bantuan sosial karena sudah mampu, bisa dikeluarkan dari DTKS.
Ketika data kemiskinan selalu diperbarui, Ikfina berharap Kabupaten Mojokerto mempunyai data yang akurat. Dengan begitu, pemerintah bisa menentukan kebijakan penanganan yang akurat pula.
"Terkait pendataan tolong betul-betul diperiksa benar-benar. Apa yang anda kerjakan ini akan menjadi kunci awal dari tindakan yang akan dilakukan selanjutnya," jelasnya.
Selain data yang akurat, Ikfina juga mendorong Kabupaten Mojokerto mempunyai satu data kondisi sosial ekonomi masyarakat. Satu data tentunya bisa mencegah penerima bansos dobel.
Yang tak kalah penting, para petugas pendataan wajib menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era digital. Sebab pendataan penduduk miskin saat ini sudah menggunakan aplikasi. Menurutnya, metode pendataan ini lebih aman.
"Karena setiap data yang diunggah di aplikasi pasti menyertakan bukti-bukti pendukung. Bukti inilah yang akan membentengi anda semua. Jadi, tolong teruslah belajar menyesuaikan kondisi saat ini," tandasnya.
(ncm/ega)
