.webp)
Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-77 di Jatim digelar di Grahadi. Dalam momen peringatan tersebut pejabat utama Polda Jatim menerima penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Dirreskrimum dan Dirreskrimsus Polda Jatim menerima penghargaan Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Sementara itu Kapolda Jatim memberikan penghargaan Tan Hana Dharma Mangrwa kepada Gubernur Jatim, Ketua DPRD Provinsi Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Pangkoarmada II.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolda Jawa Timur Irjen Toni Harmanto menjadi inspektur upacara dalam upacara tersebut. Acara yang digelar di Gedung Negara Grahadi berjalan khidmat.
 Kapolda Jatim menyerahkan penghargaan Tan Hana Dharma Mangrwa (Foto: Istimewa) |
Upacara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/ Brawijaya, Kajati Jatim, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Pangkoarmada II, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Waka Polda Jatim Brigjen Akhmad Yusep Gunawan, serta pejabat utama (PJU) Polda Jatim.
Usai kegiatan, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto menyampaikan di HUT Bhayangkara tahun ini Polri tentu punya harapan yang jauh ke depan dalam pelayanan perbaikan tingkat sistem jajaran kepolisian. Mulai dari struktur, instrumen dan kultur yang harus diubah menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini tentu menjadi harapan warga melihat polri ke depan lebih presisi.
"Kegiatan yang ada di kantor Gubernuran ini tentu diharapkan bisa berkolaborasi bersama sama dengan masyarakat, stakeholder, forkopimda membangun satu sinergitas bersama dalam mengatasi isu kamtibmas yang ada di Jatim," kata Toni Harmanto, Sabtu (1/7/2023).
Terkait pemilu, kata Toni, yang terpenting bahwa Polri akan tegak menjaga netralitas anggota kepolisian. Toni berharap ada langkah-langkah bersama mereduksi potensi masalah yang timbul yang akan dilakukan sejak dini.
"Di tahun depan dalam tahapan kegiatan pemilu bisa berjalan aman dan tertib," tambah Toni Harmanto.
Menurut Toni, yang harus diantisipasi adalah perkembangan media maupun warga dan masukan intelijen. Dan harus ada persatuan kesatuan warga agar tidak terpecah belah dalam situasi politik yang ada.
(dnp/iwd)
