.webp)
38 Kabupaten/Kota se-Jatim menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Hasil penilaian diserahkan secara serentak pada Kamis, (25/5) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Banyuwangi kembali berhasil menyabet predikat Opini WTP murni hingga 11 kali berturut-turut. Diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi, laporan hasil pemeriksaan atas Banyuwangi diterima oleh Wakil Bupati Sugirah dan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara.
Peningkatan kualitas tata kelola keuangan menjadi target utama bagi kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini. Predikat yang diraih beruntun ini harus dipertahankan, sebagai salah satu wujud keseriusan atas tata kelola keuangan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas," tutur Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (26/5/2023).
Disaksikan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa, Banyuwangi sebagai kabupaten yang dinilai memiliki inovasi dalam pengelolan keuangan ini harus mampu menunjukkan prestasi untuk mempertahankan predikat dari BPK tersebut dengan memperlihatkan kinerja SKPD yang transparan dan akuntable.
"Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah," ujar Ipuk.
Penilaian wajar Tanpa pengecualian ini berhasil diraih Banyuwangi sejak 2012 lalu. Senada, Wakil Bupati Banyuwangi, Sugirah menyampaikan rasa syukur atas capaiaan tersebut, ia memastikan, ke depan Banyuwangi akan menjadi lebih baik.
"Tentu dengan membangun koordinasi dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga tercipta kerja tim yang sangat solid," ujarnya.
Menurut Sugirah, kerja tim yang solid ditambah komitmen birokrasi yang bisa mengabdi dan melayani rakyat dengan sebaik mungkin, ia yakini bisa memberikan imbas positif di masyarakat. Diantaranya adalah imbas pada peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi.
(abq/iwd)
