.webp)
Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonenesia (PMII) Tuban menggeruduk kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bupati. Mereka memprotes ambruknya atap dan dinding gedung Korpri, Rabu (10/5).
Dalam aksinya, awalnya mereka mendatangi kantor Dinas PU. Namun mereka tertahan di depan karena kantor ditutup rapat dan mendapat penjagaan polisi.
Karena hal ini, mereka sempat menggelar orasi dari atas mobil komando dan membentangkan berbagai poster kecaman. Aksi kemudian bergeser ke kantor Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sama seperti di kantor PU, massa melakukan orasi secara bergantian. Dalam orasinya mereka menilai ambruknya atap dan dinding gedung Korpri telah membuka mata masyarakat ada yang tidak beres dengan Pemkab Tuban.
Padahal gedung tersebut menelan biaya Rp 530 juta dari APBD perubahan 2022. Namun gedung tersebut ambruk padahal masih dalam masa pemeliharaan.
Mahasiswa lalu menuntut pemkab dan OPD Tuban dalam pembangunan infrastruktur harus serius. Hal ini dimulai dari perencanaan, studi kelayakan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan atau pengerjaan, hingga pemeliharaan setelah selesai dikerjakan.
"Insiden ambruknya gedung Korpri membuktikan dengan jelas Bupati dan Pemerintah Tuban sangat bobrok dalam pembangunan, terutama DPUPR/ PRPKP. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang rencana strategis perangkat daerah tidak dilaksanakan," teriak salah satu orator, Jumat (19/5/2023).
"Bahkan mencederai kedudukan, tugas, dan fungsi sendiri. Terbukti dengan banyaknya proyek infrastruktur yang tidak tepat sasaran dan gagal. Seperti rest area yang molor 5 bulan hingga saat ini belum selesai," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, massa PMII juga menyinggung proyek pembangunan Jembatan Glendeng di Kecamatan Soko yang juga dinilai gagal. Padahal jembatan ini merupakan akses penting warga.
Begitu juga dengan proyek alun-alun juga dinilai gagal struktur bangunannya. Juga GOR gagal dalam penyelesaian dari target dan ditambah gagalnya pembangunan lampu di Jalan RE. Martadinata karena banyak tiang yang sudah rusak.
"Dari sekian rentetan kegagalan pembangunan yang dilakukan Pemkab Tuban ini menggambarkan pemerintah tidak serius dalam mewujudkan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan masyarakat, menghamburkan APBD dengan sia-sia," kata mereka saat orasi.
Ali Muhrizam, Ketua Komisariat PMII Tuban selanjutnya menuntut Bupati Tuban untuk segera bersikap secara tegas terhadap OPD yang tidak mampu dalam menyerap anggaran dan menjalankan tugasnya dengan baik.
Ia juga mendesak OPD Tuban terutama kepala DPUPR PRPKP untuk segera mengkaji ulang dari perencanaan hingga pemeliharaan dalam pembangunan infrastruktur daerah.
"Kami meminta kepada Bupati dan pemerintah Tuban untuk segera merespon aksi turun jalan ini dalam jangka waktu dekat sebagai tindak lanjut dan bentuk kepedulian pemerintah Tuban terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa demi kepentingan rakyat Tuban melalui suara kami,"" tegas Ali.
(abq/iwd)
