Hari Persandian Nasional serta Cikal Bakal Badan Siber dan Sandi Negara

Hari Persandian Nasional serta Cikal Bakal Badan Siber dan Sandi Negara

Nanda Syafira - detikJatim
Senin, 03 Apr 2023 21:24 WIB
BSSN
BSSN/Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Surabaya -

Tanggal 4 April diperingati Hari Persandian Nasional. Peringatan ini didedikasikan untuk isu pengamanan dan pertahanan informasi di pemerintahan, yang telah terlaksana sejak awal masa kemerdekaan.

Berdirinya organisasi sandi di Kementerian Pertahanan pada 1946 menandai lahirnya pendidikan sandi di Indonesia. Pada awal terbentuknya, pendidikan sandi bersifat sederhana tanpa sistem yang konkret, dan informasi mengenai pembelajarannya masih tersebar dari mulut ke mulut.

Kemudian pada 1947 terbentuk pendidikan sandi dengan sistem magang. Di mana para calon anggotanya dididik melalui sistem praktik kerja. Setelah itu, para calon anggota akan dilatih untuk menjadi anggota resmi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejarah Hari Persandian Nasional

Sejarah Hari Persandian Nasional dimulai pada masa mempertahankan kemerdekaan. Di mana Djawatan Teknik Bagian B Kementerian Pertahanan bertanggung jawab mempertahankan di ibu kota pemerintahan, yang pada saat itu di Yogyakarta.

Amir Sjarifoeddin yang merupakan Menteri Pertahanan pada saat itu, menimbang diperlukan adanya pengamanan dari segi komunikasi di kementerian pertahanan dan angkatan perang. Akhirnya pada 4 April 1946, Roebiono Kertopati yang kini dikenal sebagai Bapak Persandian Negara Republik Indonesia diperintahkan untuk membentuk Dinas Kode. Dinas Kode kemudian mengalami beberapa perubahan nama, di antaranya:

ADVERTISEMENT

1. Djawatan Sandi

Berdasarkan keputusan Kementerian Pertahanan Nomor 11/MP/1949 Tanggal 2 September 1949, Dinas Kode berubah nama menjadi Djawatan Sandi. Setelah berganti nama, Djawatan Sandi juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas.

Mengutip situs resmi BSSN, pada era Djawatan Sandi di tahun 1950, sistem pendidikan sandi disempurnakan hingga menjadi lebih sistematis dan terstruktur, menggunakan kurikulum dan kaidah-kaidah sebagaimana pendidikan formal, dengan jenjang pendidikan di masa itu yang tersedia ialah pendidikan Sandiman dan Juru Sandi.

Kemudian di tahun 1969 dibuka pendidikan Ahli Sandi Gaya Baru, yang menggunakan kurikulum gabungan Pendidikan Ahli Sandi Brevet A dan Pendidikan sandiman.

2. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/1972, tepatnya pada 22 Februari 1972, Djawatan Sandi berubah lagi namanya menjadi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Pada 1973, pendidikan Ahli Sandi Gaya Baru tersebut dinyatakan secara de facto sebagai Akademi sandi Negara dan lulusan pendidikan tersebut dinyatakan sebagai lulusan Akademi Sandi Negara Angkatan I.

Landasan hukum dari Lembaga Sandi Negara ini terus diperbarui, yakni pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994. Kemudian pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, serta yang terakhir pada Keppres Nomor 103/2001.

Penetapan Hari Persandian Nasional

Hari pembentukan Dinas Kode pada 4 April tersebut menjadi dasar penetapan Hari Persandian Nasional. Serta menjadi landasan dalam dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 19 Mei 2017, yang menjadi institusi keamanan informasi di masa kini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Mengutip laman resminya, BSSN merupakan transformasi peleburan lembaga keamanan informasi pemerintah yang telah ada sebelumnya, yaitu Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo).

Selama masa perubahan nama dari Lemsaneg hingga BSSN, badan siber negara ini telah mengalami 7 masa kepemimpinan, yakni:

1. Mayjen TNI (Purn) dr Roebiono Kertopati (1946-1984)
2. Laksamana Muda TNI (Purn) Soebardo (1986-1998)
3. Laksamana Muda TNI (Purn) B.O. Hutagalung (1998-2002)
4. Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli, S.E. (2002-2008)
5. Mayor Jenderal TNI (Purn) Wirjono Budiharso, S.IP, (2009-2011)
6. Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi (2011-2018) dan (2018-2019)
7. Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (2019-Sekarang)




(sun/dte)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads