.webp)
Jalur Pansela yang melewati Kabupaten Blitar sejauh 62.763 KM. Namun berbagai kendala yang dihadapi Pemda setempat, membuat pembangunan jalur lintas selatan itu baru terealisasi 30 persen.
Dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2029, dukungan infrastruktur stategis Nasional pembangunan Pansela di Kabupaten Blitar terdiri dari 8 trase, yakni:
1. Trase Tulungagung-Bululawang sepanjang 5,2 KM
2. Trase Bululawang-Sidomulyo sepanjang 7,05 KM
3. Trase Sidomulyo-Tambakrejo sepanjang 5,909 KM
4. Trase Tambakrejo-Serang sepanjang 12,85 KM
5. Trase Serang-Sumbersih sepanjang 4,374 KM
6 Trase Sumbersih-Ringinrejo sejauh 13,05 KM
7. Trase Ringinrejo-Jolosutro sejauh 7,53 KM
8. Trase Jolosutro-Malang sepanjang 6,8 KM
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Jalur pansela Blitar (Foto: Erliana Riady) |
Sejak launching pada tahun 2003 dan peletakan batu pertama oleh Presiden Megawati tahun 2004 di Tambakrejo, jalur Pansela ini masih terealisasi 30 persen. Yakni di Trase Malang-Bululawang, Trase Tambakrejo-Serang dan proses pengerjaan sepanjang 3,95 KM di Trase Jolosutro-Malang. Sedangkan untuk Trase 2,3 dan 5 tahun ini dalam rencana tender.
"Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini Pansela dimasukkan sebagai proyek strategis nasional yang diprioritaskan. Targetnya tahun 2024 mendatang susah selesai semua," papar Kabid Praswil dan Ekonomi Bappeda Pemkab Blitar, Moh Yusril Khoiri kepada detikJatim, Selasa (7/3/2023).
Namun beberapa kendala dihadapi Pemkab Blitar sebagai pihak yang berkewajiban membebaskan lahan warga. Yusril menambahkan, tahun 2003-2006 dana APBD Kabupaten Blitar sekitar 4,3 miliar telah dikeluarkan agar status tanah warga yang dilewati pembangunan Pansela clear and clean. Karena sebagian besar lahan milik Perhutani. Sementara hanya di wilayah Tambakrejo dan Wates saja yang melewati tanah milik warga.
Masalah muncul, ketika ada review Detail Engineering Design (DED) dan pendanaan yang bersumber dari loan atau pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) dan Asia Development Bank (ADB). Karena pihak bank mensyaratkan ketentuan beberapa hal di antaranya terkait mitigasi bencana, AMDAL, gender dan keselamatan.
Dari review DED itu, akhirnya ada pergeseran Trase Sumbersih-Serang sampai batas Kabupaten Malang. Ini berkaitan dengan mitigasi bencana dan perhitungan keekonomian. Tahun 2019 trase itu harus digeser beberapa meter.
"Padahal lahan warga sudah kami bebaskan. Bagaimana nasib lahan yang sudah bebas itu, kami tanyakan sampai pusat tapi belum ada solusi komplet sampai sekarang," ungkapnya.
Usulan anggaran yang bersumber pinjaman sebesar Rp 310 miliar untuk pembangunan pansela di Kabupaten Blitar sampai tahun 2023. Dengan adanya review DED, otomatis ada perubahan anggaran pembangunan yang dibutuhkan.
"Kendala kami di Pemkab adalah ketidakpastian trase, ketidakpastian DED. Karena ini menyangkut pembebasan lahan warga Ketika kami menanyakan Balai Jalan Jatim Bali jawabannya mereka hanya pelaksana. Pelaksana di kementerian pusat. Dari kementerian pun kami belum mendapat jawaban," ujarnya.
Yusri menambahkan tahun 2023 ini Pemkab Blitar menganggarkan dana APBD sebesar Rp 6,3 miliar untuk pembebasan lahan kurang dari 5 hektare di wilayah Wates. Karena pengadaan lahan di atas 5 hektare harus seizin Gubernur Jatim.
(dpe/iwd)
