.webp)
Masalah klasik yang belum ada solusinya di Kabupaten Blitar adalah sirene early warning system (EWS) yang eror bertahun-tahun. Seperti yang terjadi di EWS lintasan sebidang kereta api di Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun ini.
Kades Pasirharjo Chusana Churori mengatakan EWS di wilayahnya berada di lintasan sebidang jalan nasional. EWS ini terpasang sejak tahun 2011, tetapi sejak dua tahun belakangan, sirene EWS tidak berfungsi.
Padahal, lalu lintas di perlintasan sebidang dengan jalan nasional ini termasuk padat. Selain lintasan penyeberangan pengendara yang keluar masuk desa, lintasan sebidang yang masuk wilayah kerja Daop 7 Madiun ini dilewati 24 kereta selama 24 jam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini jalur rawan. Beberapa kali terjadi kecelakaan. Saya sudah mengirim surat pemberitahuan kerusakan kepada Dishub Pemkab Blitar, Bupati Blitar dan Dishub Pemprov Jatim. Tapi solusinya belum ada sampai sekarang," keluh Chusana, Jumat (3/3/2023).
Pernah jalur lintasan ini akan ditutup untuk umum. Namun warga desanya menolak, karena lintasan ini merupakan jalur utama yang terdekat menuju jalan raya antarkota.
Chusana hanya bisa mengusahakan untuk meminimalisir jumlah korban kecelakaan. Dia sempat mengeluarkan biaya dari kantong pribadinya untuk membayar dua petugas jaga. Baru tahun 2022, anggaran untuk membayar dua petugas jaga sebanyak Rp 1,8 juta diambilkan dari dana desa.
"Baru ketika ada laka KA dengan sebuah mobil yang penumpangnya tewas merupakan pegawai KAI, Dishub Pemprov Jatim sempat datang. Tapi sirene ya nggak diperbaiki. Katanya EWS akan dihibahkan kepada Dishub Pemkab Blitar," tambahnya.
Chusana mengaku heran dengan sistem kinerja jajaran pemerintahan. Mereka punya anggaran untuk pengadaan sarana prasarana keselamatan pemakai jalan. Namun ketika terjadi kerusakan, mereka mengabaikannya.
"Kan lucu. Ada dana untuk pengadaan sarpras. Tapi ketika rusak, katanya nggak ada dana perbaikan. Katanya kalau desa mau akan dihibahkan. Ini ya tambah lucu. Wong sarpras milik pemprov kok diurusi desa," keluhnya.
Menurut Chusana, adanya EWS yang tidak berfungsi ini justru makin membahayakan pengendara. Karena, pengendara mengandalkan peringatan sirene berbunyi ketika ada KA melintas. Namun yang kerap terjadi, sirene EWS tidak berbunyi, sedangkan pengendara dikejutkan dengan KA yang melintas tiba-tiba.
"Mending dilepas saja. Daripada terpasang tapi gak berfungsi. Malah bahaya," imbuh Chusana.
Karena tidak sabar dan merasa dipingpong dishub, Chusana mendatangi langsung produsen EWS yang berada di Desa Butun, Gandusari, Blitar. Dari produsen, disampaikan biaya pembuatan seperangkat EWS sekitar Rp 150 juta.
"Masalahnya, produsen ini tidak berani memperbaiki kalau tidak ada perintah dari Dishub Pemprov. Karena dalam kerja sama dulu, tidak ada klausul maintenance. Kalau bikin baru sekitar Rp 150 juta. Terus saya mesti lapor kemana lagi biar warga saya aman dan semua dapat solusi?," tanyanya.
Pantauan detikJatim, masalah sirene EWS mati juga terjadi di lintasan sebidang dengan jalan nasional di Sumberejo, Kecamatan Talun. Jaraknya sekitar 1,5 kilometer arah timur lintasan Pasirharjo.
Beberapa hari lalu, ramai postingan di medsos, ada mobil nyaris ditabrak KA dari timur karena tidak ada sirene peringatan yang berbunyi.
Dikonfirmasi ke Dishub Pemkab Blitar, jabatan Kadishub saat ini kosong. Namun, Kabid Lantas Dishub Pemkab Blitar Anjar EkoYuli Admanto mewakili dengan menjawab seperti ini.
"EWS masih milik provinsi," pungkasnya singkat.
(hil/iwd)
