.webp)
Dua tahun sudah Eri Cahyadi dan Armuji memimpin Kota Surabaya. Selama menjabat, kedua pasangan kepala daerah ini telah meningkatkan kategori Indeks Reformasi Birokrasi dari BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik) pada tahun 2022. Angka kemiskinan juga ditargetkan terus menurun.
Eri mengatakan reformasi birokrasi ini memutus mata rantai agar pelayanan publik menjadi lebih cepat. Untuk mencapai itu, ia meminta jajarannya agar berani mengambil keputusan dan menjadi solutif.
"Sehingga di situlah saya meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk berani mengambil sebuah keputusan, berani tatap muka dengan orang untuk memberikan solusi," kata Eri, Selasa (27/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Eri, reformasi birokrasi bisa dicapai dengan memperbaiki sisi internal. Misalnya Eri melarang keras jajarannya menggunakan sandal dan bermain handphone ketika melayani masyarakat.
"Misal melayani masyarakat pakai sandal jepit. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa menghargai dirinya, bagaimana dia bisa menghargai orang lain," ujarnya.
Selain itu, untuk memangkas reformasi birokrasi, setiap laporan pekerjaan dilakukan secara elektronik agar realtime dan bisa dipantau langsung progres pekerjaannya. Ia juga meminta kelurahan dan kecamatan membuka layanan publik di balai RW.
Sementara sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Eri meminta seluruh nomor pejabat pemkot disampaikan ke publik agar lebih dekat dengan masyarakatnya. Sebab, ia ingin pemimpin harus berani menghadapi masyarakatnya.
"Kalau dia takut, maka jangan jadi pejabat. Karena kalau ada warga mengeluh, terus ke siapa," ujarnya.
Bagi Eri, fondasi yang kuat untuk birokrasi bisa menyejahterakan masyarakat. Sehingga seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan.
Kemudian, anggaran setiap perangkat daerah (PD), mulai dinas, kecamatan hingga kelurahan harus berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Setiap periodik, ia meminta seluruh PD menyampaikan paparan berapa jumlah warga miskin yang sudah berhasil dientaskan lewat anggaran yang digunakan.
"Jadi saya minta paparan berapa ribu orang miskin, pengangguran, yang sudah dibebaskan dengan anggaran itu. Maka dengan anggaran itu bisa kelihatan di tahun 2022, berapa pengangguran yang lepas, miskin ekstrem yang sudah lepas," jelasnya.
Data satu tahun terakhir mencatat, jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun signifikan. Pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Sementara hingga akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK.
"Maka tahun 2023 ini, 75 ribu KK saya minta sudah kerja semuanya. Dengan model padat karya dan sebagainya. Sehingga anggaran ini benar-benar tepat sasaran," ujarnya
Setiap tahun, pemerintah selalu menyampaikan besaran anggaran untuk intervensi kemiskinan dan pengangguran. Namun berapa banyak jumlah warga miskin yang berhasil dientaskan melalui anggaran itu tak disampaikan.
"Nah, data-data itu yang saya minta dan Alhamdulillah di tahun 2022, (warga miskin) sudah bisa turun drastis. Berarti di tahun 2023, kemiskinan ekstrem harus nol, stunting harus nol. Ini yang saya minta sehingga anggaran itu benar-benar tepat, tidak hanya menganggarkan," urainya.
Selama ini Eri juga menekankan jajarannya agar berani bertanggung jawab, terlebih pada setiap anggaran yang digunakan. Selain pengunaannya, juga berapa banyak jumlah warga miskin yang telah mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut.
"Jadi teman-teman harus diedukasi, harus bertanggung jawab terhadap anggarannya. Sehingga bisa memaparkan berapa banyak orang miskin dan pengangguran yang sudah terselesaikan dari anggaran yang sudah kita sahkan," pungkasnya.
(esw/iwd)
