.webp)
Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso terciduk bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di sebuah hotel di Surabaya. Pertemuan secara tertutup itu menimbulkan tanda tanya besar. Apakah partai pengusung Rahmat, PAN akan berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Blitar 2024?
detikJatim mendapatkan foto pertemuan antara Rahmat dan Hasto tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber, Wabup Rahmat bertemu dengan Hasto sebelum acara peringatan 1 Abad NU di Sidoarjo. Keduanya begitu akrab, bersalaman, dan berbincang. Meskipun hanya beberapa menit, mereka gayeng mengobrol. Tak lama berselang, keduanya juga sempat menyambut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di hotel yang sama.
Saat dikonfirmasi, Rahmat tak membantah soal pertemuan tersebut. Dia cukup terkejut saat pertemuan itu diketahui wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya bener itu, memang saya sempat bertemu dengan Mas Hasto ketika sarapan. Itu sebelum berangkat ke Sidoarjo untuk menghadiri Acada 1 Abad NU," ujar Rahmat, Selasa (7/2/2023).
Rahmat menjelaskan pertemuan dengan Hasto hanya sebatas silaturahmi saja. Itu karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beserta beberapa pengurus partai juga menginap di hotel yang sama dengan para elite PDI Perjuangan.
"Ternyata Bu Mega dan Mas Hasto juga menginap di sana, jadi ketemu ketika akan sarapan," jelas pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPD PAN Jawa Timur itu.
Disinggung soal pembicaraan khusus soal arah politik di Kabupaten Blitar jelang Pilkada 2024, Rahmat membantahnya. Pembicaraan dengan Hasto sebatas obrolan antara senior dengan junior.
"Saya kan baru belajar berpolitik, jadi Mas Hasto itu senior saya dan harus belajar banyak dari beliau," ucap Rahmat.
Rahmat juga menjawab lalu tertawa saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya koalisi antara PAN dan PDIP pada Pilkada Kabupaten Blitar 2024 mendatang. Kata Rahmat, koalisi antar partai dalam politik adalah hal yang biasa dan dinamis.
"Bisa iya bisa tidak, lagi pula soal itu (koalisi) kan kewenangan ketum partai yaitu Bang Zulhas dan Bu Mega. Saya hanya seorang wabup yang tidak punya kewenangan menjawab. Dilihat saja nanti perkembangannya seperti apa," tukas pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) itu.
(dpe/dte)
