.webp)
Masyarakat Sidoarjo yang tidak mampu serta belum memiliki BPJS tidak bisa lagi berobat memakai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di RS swasta yang ada di Sidoarjo. Aturan itu mulai berlaku Januari ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati membenarkan itu. Bagi peserta program JKMM yang akan melakukan pengobatan memakai SKTM mulai 2023 ini untuk sementara tidak diperpanjang.
"Memang benar bahwa program JKMM masyarakat yang akan berobat memakai SKTM ke rumah sakit swasta mulai Januari 2023 ini untuk sementara tidak diperpanjang," kata Fenny di kantor Dinkes Sidoarjo Jalan Mayjen Sungkono, Jumat (20/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fenny menjelaskan bahwa program itu tidak diperpanjang karena pada 2022 alokasi anggaran JKMM sebanyak Rp 36 miliar. Namun minus dari alokasi itu mencapai Rp 12 miliar ke RS swasta. Karena itu, masyarakat peserta program diharapkan melakukan pengobatan di RS milik pemerintah.
"Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan Puskesmas di setiap Kecamatan yang telah dilengkapi dengan pelayanan kesehatan yang memadai," ujar Fenny.
Program JKMM yang digelar Dinkes Sidoarjo sebelumnya memang bekerja sama dengan 4 RS swasta. Di antaranya RS Islam Siti Hajar, RS Siti Khadijah Taman, RS Anwar Medika di Balongbendo dan RS Mitra Keluarga di Waru.
Menurut Fenny, Dinkes tidak mengakhiri program JKMM itu tanpa solusi. Dia pastikan bahwa Pemkab Sidoarjo telah membangun RS di wilayah barat meski diakui bahwa banyak masyarakat yang hendak berobat di puskesmas merasa tidak yakin pelayanan yang didapat tidak maksimal.
"Kami akan mengubah mindset itu. Setiap hari kami selalu melakukan pengecekan ke Puskesmas-Puskesmas. Kami meminta bahwa pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Supaya masyarakat yang berobat di Puskesmas merasa nyaman," ujar Fenny.
Menurutnya Program JKMM yang untuk sementara waktu tidak diperpanjang atau dihentikan pelayanannya itu diklaim sudah disosialisasikan ke seluruh desa dan kelurahan di Sidoarjo.
"Kami berharap semua puskesmas dan kepala desa serta kepala kelurahan untuk melakukan sosialisasi program ini melalui medsos, atau media-media yang lain. Yang mudah diketahui oleh masyarakat," kata Fenny.
(dpe/fat)
