Beragam Respons Parpol di Jatim soal Wacana Pemilu Cuma Coblos Partai

Ilustrasi Surat Suara — Ilustrasi pemilu. (Foto: Fuad Hasim/detikcom).

Surabaya -

Wacana pemilu dikembalikan ke proporsional tertutup mulai berembus kencang. Sejumlah partai politik di Jawa Timur tegas menolak. Namun ada juga yang siap dengan berbagai sistem Pemilu 2024 mendatang.

Seperti apa respons partai di Jatim terkait isu pemilu yang mau dikembalikan ke proposional tertutup?

PKB Jatim Tegas Menolak Pemilu Proporsional Tertutup

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi menegaskan PKB menolak sistem Pemilu dikembalikan coblos partai saja. Bagi PKB, jadwal Pemilu sudah mepet.

"Ini langkah mundur demokrasi. Survei PKB terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, mereka masih menghendaki sistem proporsional terbuka. Warga menganggap ini pilihan yang paling rasional, tidak seperti membeli kucing dalam karung," kata Fauzan kepada detikJatim, Senin (2/1/2022).

Fauzan menilai wacana coblos partai ini bisa menganggu fokus partai dan tentunya penyelenggara Pemilu sendiri. PKB tetap mendukung proporsional terbuka dengan sistem yang lebih baik.

"Mestinya aturan dan sistem yang kurang diperbaiki. Semua opsi ada plus minusnya, masalahnya pemilu tinggal setahun. Persiapan panitia penyelenggara bagaimana kalau di tengah jalan sistemnya diubah lagi? Aspirasi rakyat adalah proporsional terbuka, patut kami suarakan. Suara rakyat, suara Tuhan," tegasnya.

Gerindra Jatim Siap dengan Sistem Apapun

Sementara, Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad menyebut pihaknya sia-siap saja kalau Pemilu mau dikembalikan ke sistem coblos partai bukan coblos caleg. Sadad menegaskan Gerindra siap dengan sistem apapun.

"Saya tidak mau berspekulasi soal kemungkinan itu. Jika kita konsisten pada sistem perundangan, maka akan memahami bahwa regulator berada pada wilayah pemerintah dan DPR," kata Sadad.

"Gerindra siap dengan sistem apapun. Gerindra sudah menyiapkan semua perangkat untuk menghadapi pemilu, kapan pun dan sistem apapun. Sistem apapun jika dijalankan sesuai dengan norma pasti akan melahirkan legislator dan pemimpin yang andal," sambungnya.

Simak halaman selanjutnya.

Golkar Jatim Pemilu Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Sama-sama Punya Plus Minus

Sedangkan Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji mengatakan setiap sistem pemilu yang diambil memiliki plus minus. Seperti proporsional terbuka yang sudah diterapkan sejak Pemilu 2009.

"Karena pilihan terbuka, maka sangat tergantung dari pembuat Undang-undang. Pembuat Undang-undang sudah menetapkan sistem proporsional terbuka dan itu sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi," kata Sarmuji.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyebut sistem pemilu tertutup juga memiliki kompleksitas tersendiri. Di mana ada potensi menguatnya oligarki partai.

"Bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan elite partai, sistem proporsional tertutup akan menguntungkan. Kelebihannya partai dapat melakukan kaderisasi dan seleksi untuk mencalonkan kader terbaik. Kelemahannya akuntabilitas calon ke rakyat akan melemah. Bakal caleg akan memilih mendekat ke elite partai dibandingkan dengan mendekat ke rakyat," papar Sarmuji.

PPP Jatim Manut DPP

Bendahara DPW PPP Jatim Agus Mazhuri menyatakan pihaknya akan sami'na waatho'nah kepada DPP. Namun, Agus menilai proporsional terbuka merupakan opsi terbaik.

"Karena waktunya saya kira mepet, lebih baik ya proporsional terbuka. Kalau diganti-ganti sistemnya mau Pemilu, kami partai juga bingung apalagi kan kurang satu tahun satu bulan coblosan," kata Agus.

NasDem Jatim Minta KPU Jangan Bikin Gaduh

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Sri Sajekti Sudjunadi tegas menolak wacana Pemilu dikembalikan ke proporsional tertutup. Ia menyoroti pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari terkait kemungkinan pemilu 2024 kembali proporsional tertutup. Sajekti meminta KPU tidak membikin gaduh dan mengkhianati rakyat untuk berdemokrasi.

"KPU jangan menciptakan problem dan kegaduhan baru dalam kehidupan nasional, dan bahkan membuat kemunduran demokrasi kita," ujar Sri Sajekti Sudjunadi.

Sebelumnya diketahui, wacana Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup menguat setelah masuknya gugatan UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah partai politik menyampaikan sikapnya menghadapi wacana coblos gambar partai di kertas suara pada Pemilu 2024.

Berdasarkan catatan per Senin (2/1/2022), sebanyak lima pemohon dari latar belakang berbeda mengajukan gugatan ke MK pada Oktober lalu. Mereka menilai frase 'terbuka' pada Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perlu diketahui, sistem proporsional tertutup memiliki karakteristik pada konsep kedaulatan parpol. Parpol memiliki kedaulatan menentukan kadernya duduk di parlemen melalui serangkaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis sebagai amanat UU Partai Politik.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan kemungkinan Pemilu 2024 dilakukan secara proporsional tertutup. Hasyim mengatakan hal itu lantaran adanya gugatan ke MK untuk menggunakan kembali coblos gambar partai.

"Maka kemudian ini saya sampaikan, kan partai politik atau aktivis partai atau siapapun, misalkan yang mau nyalon harus mengikuti perkembangan itu, supaya siap mental, supaya secara psikologis siap menghadapi perubahan, kalau terjadi perubahan," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022) lalu.

"Misalkan kalau sekarang ini ada orang katakan lah mau nyaleg gitu ya, menyebut dirinya, Hasyim Asy'ari calon anggota DPR partai anu dari dapil ini itu ya misalkan, pertanyaan saya dari mana bisa diketahui dia sekarang caleg? Wong pendaftaran di KPU aja belum," sambungnya.

Ikuti berita menarik lainnya di Google News.