.webp)
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (30/12/2022). Lalu bagaimana kondisi penyebaran COVID-19 di Jatim?
Anggota Satgas Kuratif COVID-19 Jatim dr Makhyan Jibril mengungkapkan kondisi penyebaran COVID-19 di Jawa Timur sudah terkendali.
"Alhamdulillah kondisi penambahan kasus harian COVID-19 di Jatim dalam sepekan terakhir rata-rata harian di angka 100 bahkan, beberapa hari ini di bawah 100 kasus per hari," kata Jibril kepada detikJatim, Kamis (29/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jibril membeberkan per hari ini ada tambahan 53 kasus COVID-19 di Jatim. Pasien sembuh bertambah 74 dan tidak ada tambahan pasien COVID-19 yang meninggal di Jatim.
Kemudian ada 605 kasus aktif COVID-19 di Jatim hari ini. Secara kumulatif, ada 32.234 kasus COVID-19 di Jatim yang dinyatakan meninggal dunia.
Jibril mengatakan kondisi penyebaran COVID-19 di Jatim landai. Oleh sebab itu, pihaknya tidak mempersalahkan kalau PPKM dicabut.
"Karena beberapa indikator menunjukkan sudah melandai dan kalau memang PPKM dihentikan tidak masalah," jelasnya.
Jibril tetap mengimbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak lupa, ia mewanti-wanti warga agar segera melengkapi dosis vaksin.
"Arahan Ibu Gubernur jelas segera vaksin booster bagi yang belum melengkapi dosis dan tetap menjaga prokes," tandasnya.
Sebagai informasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan nasib Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (30/12/2022). Hal ini menyusul terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kemungkinan PPKM level 1 di Indonesia akan dicabut.
"Ada update (PPKM), Pak Presiden akan press conference hari Jumat. Jadi sama saya juga nanti," kata Budi di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Kamis (29/12).
Adapun pencabutan ini dikarenakan kasus COVID-19 yang berangsur-angsur membaik belakangan ini dan terkendali.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga sempat memberikan isyarat bahwa PPKM akan di Indonesia kemungkinan akan dicabut awal Januari 2023.
Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia sudah menggaet status PPKM level 1. Artinya, pengendalian kasus COVID-19 di daerah maupun di ibu kota sudah sangat baik.
''Paling awal Januari. Kajiannya ya sudah ada, yang mengkaji bukan saya, saya yang politiknya saja," kata Mahfud MD saat di Ponpes Miftachussunnah Surabaya, Selasa (27/12).
(dpe/dte)
