Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pemerintah sedang menyiapkan sistem digitalisasi untuk mencegah upaya korupsi. Selama ini, Operasi Tangkap Tangan (OTT) jadi salah satu jurus andalan untuk memberantas koruptor. Padahal, OTT bisa dicegah jika pemerintah punya sistem digitalisasi yang baik.
"OTT itu kan pekerjaan hukum, silakan saja. Tapi kita akan membuat digitalisasi agar OTT itu bisa diantisipasi, agar orang tidak bisa melakukan itu (korupsi) kan kalau digitalisasi daftar lewat komputer lalu diseleksi. Lalu uangnya disetor ke mana, sudah ada mekanismenya," jelas Mahfud di Ponpes Miftachussunnah Surabaya, Selasa (27/12/2022).
Ditanya soal OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak terkait korupsi dana hibah di Madura, Mahfud tidak menjawab secara rinci.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya ndak papa biar ditangani oleh KPK, masalahnya apa?" imbuhnya.
Mahfud enggan menanggapi soal Madura sebagai wilayah favorit pencucian dana hibah di Jawa Timur. Baginya, cara untuk mengatasi korupsi ialah digitalisasi.
"Kalau tender itu kan dibatasi, yang boleh tender keperluannya segini, siapa yang berani? Dana sekian, masuk ke situ tertutup, nggak ada yang dibocorkan, lah itu baru dibuka bersama (setelah proses seleksi selesai), itu baru digitalisasi," sambungnya.
Dengan digitalisasi, Mahfud Md yakin tidak ada negosiasi terkait proyek apapun yang ujung-ujungnya merupakan bentuk korupsi yang dilakukan para pejabat.
"Jadi nggak ada negosiasi lagi, mau negosiasi lewat siapa kalau sudah tendernya melalui elektronik? Kalau langsung dari tangan ke tangan kan (masih bisa), kalau elektronik tidak bisa," tandasnya.
(dpe/dte)